- Admin Dinkes
- Kamis, 18 September 2025
- 7
Kolaborasi Kemenkes dan Dinkes Kepri Perkuat Perencanaan Program Penanggulangan Penyakit
Tanjungpinang, 16–18 September 2025 – Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan rangkaian kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Program Penanggulangan Penyakit yang dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2025–2026.
Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang di beberapa lokasi, yakni:
• Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Selasa, 16 September 2025)
• Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang (Rabu, 17 September 2025)
• Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan (Kamis, 18 September 2025)
Agenda ini bertujuan untuk:
- Mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan penyakit dan realisasi dana BOK tahun berjalan, termasuk isu tunda salur sesuai Permenkes No. 18/2024.
- Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2026 agar lebih terarah, efektif, dan sesuai prioritas nasional.
- Melakukan sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga puskesmas, sehingga intervensi kesehatan masyarakat dapat berjalan terpadu.
Dalam bimtek ini, Kementerian Kesehatan menekankan pada pencapaian program prioritas penanggulangan penyakit, di antaranya:
• Eliminasi kanker leher rahim melalui peningkatan cakupan imunisasi HPV, skrining, dan tata laksana lesi prakanker.
• Penanggulangan penyakit menular seperti TBC, malaria, HIV/AIDS, serta penyakit tropis terabaikan (NTD).
• Pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dengan skrining dini faktor risiko dan edukasi perubahan perilaku sehat.
• Peningkatan cakupan imunisasi lengkap serta akselerasi di wilayah dengan cakupan rendah.
• Penguatan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan respon terhadap KLB/wabah.
• Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan (air, udara, pangan) berbasis masyarakat.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa realisasi BOK di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi tantangan, antara lain keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, rendahnya serapan pada beberapa menu program, serta kendala administrasi.
Untuk itu, langkah percepatan direkomendasikan, seperti:
• Mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.
• Menyederhanakan administrasi pertanggungjawaban dengan tetap menjunjung akuntabilitas.
• Memperkuat koordinasi antara Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas.
• Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala agar target serapan dana dapat tercapai.
Melalui kegiatan monitoring dan bimtek ini, diharapkan Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOK serta memperkuat program pencegahan dan penanggulangan penyakit. Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Kesehatan dalam membangun ketahanan kesehatan nasional, mencegah ancaman penyakit menular dan tidak menular, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. (JM)
