Berita

Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ umumnya masih menjadi stigma di masyarakat. Mereka dianggap sosok yang menakutkan, sulit diatur dan kerap membahayakan orang di sekitarnya. Karenanya banyak yang memilih mencegah berinteraksi dengan mereka, termasuk dengan cara pasung. Riskesdas 2013 menemukan prevalensi gangguan jiwa berat (psikosis/skizofrenia) berjumlah 1,7 permil dari populasi, sebanding dengan 400.000 penderita. Jumlah ODGJ dipasung ±50.000 orang. Provinsi Kepri prevalensinya 1,3 permil dari populasi.

Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap ODGJ memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara, yakni dengan cara dipasung atau diisolasi. Pasung sabagai semua metode yang menggunakan alat yang dipasung atau ditempelkan di tubuh ODGJ sehingga tidak dapat bergerak dengan mudah. Dengan mengisolasi ODGJ dikurung sendirian tanpa persetujuan atau dengan paksa dalam suatu ruangan yang secara fisik membatasi untuk keluar atau meninggalkan ruangan tsb. Saat ODGJ tidak diberikan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, tanpa harus ada tindakan seperti mengikat, mengisolasi dsb, sudah termasuk tindakan  pemasungan.

Foto : Temuan ODGJ dengan pasung di Kabupaten Lingga, pasien saat ini dalam penanganan

Pemahaman dan pengetahuan yang keliru dari masyarakat, yang menganggap ODGJ kerasukan setan, kena teluh atau berbahaya bagi lingkungannya menjadi salah satu penyebab tindakan pasung. Pasung dianggap sebagai solusi mengurangi keberbahayaan ODGJ. Selain itu kesulitan menjangkau fasyankes, ketiadaan pelayanan kesehatan jiwa menjadikan masyarakat mencari jalan pintas untuk mengendalikan gejala-gejala gangguan terhadap ODGJ.

Salah satu permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sering mengemuka adalah adanya kesenjangan pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil/sangat terpencil. Kesenjangan ini ditenggarai karena adanya keengganan para tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter spesialis untuk ditempatkan di daerah-daerah dengan akses yang relatif sulit seperti daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Namun saat ini, pemerintah telah menetapkan program terobosan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kehadiran pelayanan kesehatan spesialistik di daerah terpencil, sangat terpencil dan kurang diminati yaitu melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Program WKDS ini didukung oleh Organisasi Profesi IDI, POGI, PABI, PAPDI, IDAI dan Perdatin serta Kolegium Ahli Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Anak, Ahli Bedah serta Anestesiologi dan Terapi Intensif serta pihak terkait dalam rangka pemenuhan dan pemerataan tenaga spesialis.

Foto :

Kadinkes Prov Kepri (Dr. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes) foto bersama dengan Sekjen Kemkes RI dan Ka.Badan PPSDM Kemkes RI serta Undangan lainnya pada acara Sosialisasi dan MoU WKDS Tahun 2017

Dinas kesehatan Provinsi kepulauan Riau berpartisipasi dalam acara launching e-Government Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Kesehatan ikut ambil bagian dengan menampilkan berbagai aplikasi kesehatan yang berbasis website dan desktop. Acara ini berlangsung sejak Rabu-Jumat (3-5 Januari 2018) di Aula Wan Seri Beni, Dompak.

Pada acara tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meluncurkan Kepri Integrated Information System (KIIS), merupakan dashboard yang mengintegrasikan penyajian informasi dan pelaporan  atas  pengelolaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan sejumlah sistem aplikasi dengan fungsi yang disesuaikan dengan tupoksi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana. Dalam pameran aplikasi berbasis website tersebut, terdapat 22 OPD yang berpartisipasi seperti Barenlitbang yang menyajikan aplikasi perencanaan (e-planning), aplikasi budgeting (SIMDA) oleh BPKAD, aplikasi Simda dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), SIPAMOR dari BP2KD  yang menampilkan data pendapatan pajak kendaraan bermotor secara realtime dan sebagainya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyambut baik penerapan e-Government ini, “jaman now dengan peradaban yang semakin modern, kita dituntut untuk cepat dan tanggap dalam bekerja, salah satu hal yang dibutuhkan adalah penerapan teknologi informasi” ujar Nurdin.

Berikut ini dilampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah terbit  per Desember 2017. STR dimaksud terdiri atas STR Profesi Perawat sejumlah 650 STR dan  STR Profesi Bidan sejumlah 549 STR. Syarat - Syarat pengambilan STR :

1. Membawa Foto Ukuran 4x6 Latar Merah 1 Lembar.
2. Jika Pengambilan STR diwakilkan oleh orang lain, maka pengambil STR wajib menyertakan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemilik STR dilengkapi Materai Rp. 6.000 dan Fotokopi KTP kedua belah pihak masing-masing 1  lembar.

STR dapat diambil di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau : Seksi SDMK. Dengan alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau - Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau) Gedung C2 Lantai 2 Dompak Laut, Kota Tanjungpinang.

Berikut ini Daftar Nama STR yang telah terbit, bisa diunduh melalui klik link berikut ini  :

1. Daftar STR Bidan
2. Daftar STR Perawat

By:TL