Berita

Berikut ini dilampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah terbit per 28 Februari 2018. STR dimaksud terdiri atas STR Profesi Bidan sejumlah 71 STR, STR Profesi Fisioterapi sejumlah 2 STR, STR Profesi Ahli Gizi sejumlah 3 STR, STR Profesi Perekam Medik dan Informasi Kesehatan sejumlah 1 STR, STR Profesi Ahli Kesehatan Masyarakat sejumlah 1 STR, STR Profesi Ahli Teknologi Laboratorium sejumlah 11 STR. Syarat - Syarat pengambilan STR :

1. Membawa Foto Ukuran 4x6 Latar Merah 1 Lembar.
2. Jika Pengambilan STR diwakilkan oleh orang lain, maka pengambil STR wajib menyertakan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemilik STR dilengkapi Materai Rp. 6.000 dan Fotokopi KTP kedua belah pihak masing-masing 1  lembar.

STR dapat diambil di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau : Seksi SDMK. Dengan alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau - Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau) Gedung C2 Lantai 2 Dompak Laut, Kota Tanjungpinang.

Berikut ini Daftar Nama STR yang telah terbit, bisa diunduh melalui klik link berikut ini  :

1. STR Bidan
2. STR Fisioterapi
3. STR Ahli Gizi
4. STR Ahli Kesehatan Masyarakat
5. STR Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
6. STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Berikut ini dilampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah terbit per 13 Februari 2018. STR dimaksud terdiri atas STR Profesi Perawat sejumlah 130 STR. Syarat - Syarat pengambilan STR :

1. Membawa Foto Ukuran 4x6 Latar Merah 1 Lembar.
2. Jika Pengambilan STR diwakilkan oleh orang lain, maka pengambil STR wajib menyertakan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemilik STR dilengkapi Materai Rp. 6.000 dan Fotokopi KTP kedua belah pihak masing-masing 1  lembar.

STR dapat diambil di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau : Seksi SDMK. Dengan alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau - Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau) Gedung C2 Lantai 2 Dompak Laut, Kota Tanjungpinang.

Berikut ini Daftar Nama STR yang telah terbit, bisa diunduh melalui klik link berikut ini  :

1. Daftar STR Perawat

Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk di Provinsi Kepulauan Riau ini. Permasalahan gizi yang dimaksud antara lain kegagalan pertumbuhan pada awal kehidupan seperti : Berat Badan Lahir Rendah, Stunting, Wasting (Gizi Buruk) yang akan berdampak pada pertumbuhan selanjutnya. Anak yang kekurangan gizi nantinya akan mengalami hambatan kognitif dan kegagalanpendidikan sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas di masa dewasa. Kurang gizi yang dialami pada awal kehidupan juga berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular pada usia dewasa.

Gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein juga mikronutrien dalam jangka waktu lama. Gizi buruk dapat diartikan sebagai asupan gizi yang buruk diakibatkan oleh buruknya asupan makanan, pemilihan jenis makanan yang tidak tepat ataupun karena sebab lain seperti adanya penyakit infeksi yang menyebabkan kurang terserapnya nutrisi dan makanan. Selain faktor kesehatan, banyak faktor yang berkontribusi terhadap kejadian gizi buruk ini antara lain : faktor ekonomi (daya beli masyarakat), faktor pendidikan (pola asuh), faktor dari ketersediaan sumber daya makanan (ketahanan pangan), pemberdayaan masyarakat, dll.

Petugas SAIBA dan SIMAK BMN seluruh Satker di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun 2017 yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 22 s.d 26 Januari 2018 bertempat di Bekasi Jawa Barat.

Pembukaan acara dilaksanakan masing masing  Hotel di Bekasi, bersama-sama unit utama lain di lingkungan Kemenkes RI, Senin, 22 Januari 2018. Kegiatan dilaksanakan serentak oleh seluruh unit utama Kementerian Kesehatan di Kota Bekasi. Acara tersebut turut dihadiri pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan, dan BPK RI.

Penggunaan APBN yang semakin meningkat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dari tahun ke tahun menuntut pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan berorientasi kepada hasil yang akurat. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yaitu melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang handal, tepat waktu, dan berkualitas.