Mengacu pada Permenkes nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) dan Permenkes No.71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, maka diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi obat e-catalog untuk membantu dalam pemantauan ketersediaan obat e-catalogue dalam pemenuhan kebutuhan Obat Program JKN.
Selasa / 24 April 2018 pukul 13:00 WIB, Dinas Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi Kepulauan telah melaksanakan Rapat Konsolidasi Timdal Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SP3T Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Ruang Rapat Dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Peserta rapat berjumlah 15 orang yang berasal dari Timdal (tim pengendali) dan Timlak (tim pelaksana) SP3T Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dan Dosen Universitas Maritim Ali Haji. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kasie Yankestrad Komplementer Mandiri Dit yankestrad Kemenkes RI, Haryani, SKM., MHSM selaku narasumber.
Remaja sebagai generasi penerus dan calon pemimpin bangsa d masa depan, memiliki hak untuk untuk mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari tindakan diskriminasi dan perlakuan yang salah, termasuk terlindungi dari berbagai masalah kesehatan. Masalah kesehatan pada kelompok ini disebabkan karena perilaku ini berisiko.
Upaya pelayanan gizi perseorangan lebih bersifat layanan individu mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitattif. Sedangkan upaya pelayanan gizi masyarakat mencakup upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan keluarga.
Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan gizi di puskesmas perlu memahami tentang proses terjadinya masalah gizi sehingga dapat menentukan diagnosis dan intervensi gizi denga cepat dan tepat, baik pada pelayanan gizi perseorangan maupun masyarakat.
Proses asuhan gizi sesuai standar dilakukan oleh tenaga gizi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan buku pedoman yang telah disusun, agar baik individu maupun masyarakat mendapatkan pelayanan asuhan gizi yang berkualitas.
