Beranda
IPKM sebagai Indikator keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Pada dasarnya konsep pembangunan manusia (human development) telah diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh United Nation Development Programme (UNDP) dalam Global Human Development Report. Konsep ini disebut sebagai paradigma baru model pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Untuk menentukan peringkat kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan disusunlah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).
Menurut Balitbangkes, terjadi peningkatan IPKM Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dari 0,6081 pada tahun 2013 menjadi 0,6633 pada tahun 2018. Nilai sub indeks tertinggi adalah penyakit menular (0,9197). Sub indeks yang terendah adalah perilaku (0,4918). Hampir semua sub indeks mengalami peningkatan, kecuali hanya pada sub indeks penyakit tidak menular. Dengan peningkatan terbesar pada sub indeks kesehatan lingkungan. Artinya terjadi perbaikan pada indikator penyusun sub indeks kesehatan lingkungan. Sedangkan pada sub indeks penyakit tidak menular terjadi penurunan nilai. Artinya, terjadi kondisi yang lebih memburuk pada capaian indikator penyusun sub indeks penyakit tidak menular.
Secara umum kesenjangan nilai IPKM tahun 2018 dalam provinsi menunjukkan perbaikan jika dibandingkan tahun 2013. Peningkatan IPKM 2018 Provinsi Kepulauan Riau diikuti kenaikan rentang nilai batas bawah dan batas atas hampir seluruh sub indeks, kecuali penyakit tidak menular yang berada di bawah nilai 2013 dan pelayanan kesehatan dimana batas bawah nilai sub indeks lebih rendah dari tahun 2013. Kesenjangan sub indeks terjadi bervariasi. Beberapa sub indeks mengalami perbaikan rentang dibandingkan tahun 2013, namun ada juga yang memiliki rentang lebih lebar dibandingkan tahun 2013 (pelayanan kesehatan, perilaku, penyakit tidak menular). Rentang yang paling bagus (paling kecil) adalah pada sub indeks penyakit menular. Artinya capaian antar kabupaten/kota di Kepulauan Riau sudah hampir sama. Kesenjangan yang tinggi terjadi pada sub indeks kesehatan lingkungan, yang artinya terjadi banyak perbedaan capaian kinerja untuk kesehatan lingkungan di antara kabupaten/kota, meskipun rentang ini lebih baik dibandingkan tahun 2013.
IPKM merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Adapun tujuan darI IPKM adalah dapat dirumuskan indikator komposit dari berbagai indikator kesehatan berbasis data yang menggambarkan keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat. Tiap wilayah kecamatan. IPKM dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Potensi Desa (Podes). Diharapkan dengan adanya IPKM dapat memperjelas masalah kesehatan di tiap wilayah, sehingga program intervensi bisa lebih jelas.
Apa saja manfaat dari IPKM?
- Sebagai Indikator untuk menentukan peringkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat.
- Sebagai bahan advokasi ke Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota agar terpacu menaikkan peringkatnya, sehingga sumber daya dan program kesehatan diprioritaskan.
- Sebagai salah satu kriteria penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dan dari Provinsi ke Kabupaten/ Kota.
Sebanyak 24 indikator kesehatan digunakan dalam IPKM dengan nilai korelasi UHH yang tertinggi. Indikator kesehatan tersebut adalah prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio Dokter/Puskesmas, dan ratio bidan/desa.
AD
