Beranda

Gambar : Pembukaan Murenbang Provinsi Kepulauan Riau (Diskominfo Kepri)

TANJUNGPINANG – Dalam Rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Riau. Musrenbang Provinsi Kepri dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 27 dan 28 Maret 2024 di Balairung Wan Seri Beni dan Ruang Rapat Balairung Raja Ali Kelana Lt. 4 Gedung A, Dompak. Musrenbang kali ini dilaksanakan secara hybrid dengan peserta lebih kurang 500 orang hadir secara luring dan 100 orang hadir secara daring. 

Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad. Dalam sambutannya Gubernur ansar mengatakan untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 menetapkan tema “Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.

Tampak hadir dalam pembukaan Musrenbang kali ini Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) / Plh Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, Menteri PPN/ Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Danrem 033 / WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Wakajati Kepri Rini Hartatie, Danlanud RHF Kol. (Pnb) Andi Nur Abadi, dan Perwakilan Forkopimda lainnya. 

Kemudian hadir juga Bupati Karimun Aunur Rafiq, perwakilan bupati / walikota se-Kepri, Sultan Pontianak IX - (Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie) beserta Ratu Tanaya Ahmad Al Khalid, Pimpinan Instansi Vertikal, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, Asisten, serta para Kepala OPD Pemprov Kepri, dan peserta Musrenbang lainnya. 

Musrenbang Provinsi Kepri 2024 membahas tematik yang akan terbagi dalam tiga kelompok, yakni desk tematik kemiskinan, stunting, dan pembangunan inklusif. Kemudian pembahasan desk bidang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan. (AD)