Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Pengumuman : Per tanggal 1 Januari 2018 akan dilaunching Template Baru Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dengan Alamat : http://dinkes.kepriprov.go.id ::
Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
WORKSHOP STANDART AKREDITASI RUMAH SAKIT VERSI 2012 TAHUN 2014 PDF Print E-mail
Written by Andre Gustiman   
Thursday, 24 July 2014 00:00

Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Sejalan dengan perubahan sosial budaya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan perkembangan informasi yang demikian cepat dan diikuti oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik mengharuskan sarana pelayanan kesehatan untuk mengembangkan diri secara terus menerus seiring dengan perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut. Pengembangan yang dilaksanakan tahap demi tahap berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap dapat mengikuti perubahan yang ada.

Dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah melakukan suatu standarisasi terhadap pelayanan rumah sakit dengan tujuan memberikan kepuasan pelayanan kesehatan kepada pasien maupun melindungi pasien dan rumah sakit dari suatu kejadian yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya permasalahan yang timbul dikarenakan dalam melakukan pelayanan kesehatan termasuk aspek medikolegal terhadap pelayanan kesehatan kepada pasien.

Perubahan paradigma standar akreditasi baru diaplikasikan pada pelayanan berfokus pasien, patient safety menjadi standar utama, kesinambungan pelayanan harus dilakukan baik saat merujuk keluar maupun serah terima pasien di dalam RS, proses akreditasi bukan hanya meneliti secara cross sectional tetapi juga longitudinal, serta hasil survey pencapaian RS terhadap skoring yang ditentukan berupa level-level pencapaian pratama, madya, utama dan paripurna.

Melalui Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kepulauan Riau diharapkan rumah sakit dan semua pihak terkait dapat memahami akan pentingnya akreditasi dan melaksanakan akreditasi versi terbaru di rumah sakit masing-masing. Yang pada akhirnya juga bermanfaat bagi pihak rumah sakit sebagai pengelola yang profesional, sehingga fungsi sosial, bisnis dan fungsi iptek dapat dilaksanakan dengan baik.

Last Updated on Tuesday, 27 January 2015 15:08
 
Dinkes Kepri Latih Pengelolaan Sistem Manajemen Rumah Sakit PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 21 July 2014 10:19

Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah Sakit, Bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Sejalan dengan perubahan sosial budaya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan perkembangan informasi yang demikian cepat baik mengharuskan sarana pelayanan kesehatan untuk mengembangkan diri secara terus menerus seiring dengan perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut.

Pengembangan yang dilaksanakan tahap demi tahap berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit tetap dapat mengikuti perubahan yang ada.

Dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah melakukan sesuatu standarisasi terhadap pelayanan rumah sakit dengan tujuan memberikan kepuasan pelayanan kesehatan kepada pasien maupun melindungi pasien dan rumah sakit dari suatu kejadian yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya permasalahan yang timbul dikarenakan dalam melakukan pelayanan kesehatan termasuk aspek medikolegal terhadap pelayanan kesehatan kepada pasien.

Perubahan paradigma standar akreditasi baru diaplikasi pada pelayanan berfokus pasien, pasien safety menjadi stadar utama, kesinambungan pelayanan harus dilakukan baik saat merujuk keluar maupun serah terima pasien di dalam Rumah Sakt, Proses akredtasi bukan hanya meneliti secara cross sectional tetapi juga longitudinal, serta hasil survey pencapaian pratama, madya, utama dan paripurna.

Melalui pengelolaan manajemen Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kepulauan Riau di harapakan Rumah Sakit dan semua pihak terkait dapat memahami akan pentingnya Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. (ADR)

Last Updated on Friday, 22 August 2014 00:14
 
Dinkes Kepri Latih Tenaga Kesehatan Program Gizi PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 July 2014 19:40

Dinkes Kepri Latih Tenaga Kesehatan Program Gizi

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah mengadakan pelatihan Pertemuan Penyusunan Laporan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Bantuan Operasional Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak tahun 2014 Tingkat Provinsi di Kabupaten Bintan, (21 s.d 24 Mei 2014).

Peserta yang mengikuti pertemuan ini sejumlah 25 (dua puluh lima) orang yang berasal dari Kabupaten Kota dan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki latar belakang tugas sebagai pengelola data BGKIA/BOK Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Masalah kesehatan Bayi, Balita, Anak dan Remaja merupakan masalah nasional yang perlu dan mendapat prioritas utama, karena sangat menentukan kualitas sumber daya manusia pada generasi mendatang. Tingginya Angka Kematian Neonatal , Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita ( AKBAL ) serta lambatnya penurunan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pelayanan KIA sangat mendesak untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan maupun kualitas pelayanannya. Upaya peningkatan pelayanan KIA tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan oleh para pelaksana pelayanan KIA di tingkat pelayanan dasar dan di tingkat pelayanan rujukan.

Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada berbagai upaya promotif –preventif dengan tetap mengacu pada visi mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Sesuai dengan RPJMN III bidang kesehatan yang memfokuskan pada pemantapan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Untuk itu diperlukan data data dan informasi informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Informasi kesehatan yang disajikan harus akurat, lengkap dan disampaikan tepat waktu dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan yang dihasilkan harus bias memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan dan para pembuat kebijakan serta masyarakat yang memerlukan informasi tersebut.

Maka perlu di adakan nya Pertemuan Penyusunan Laporan Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak dan BOK dilakukan untuk menyusun  Laporan Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak dan BOK Tahun 2014 yang sesuai dengan Aplikasi Komunikasi Data Terintegrasi Program BGKIA dan BOK yang terpadu dan berkesinambungan antara provinsi dan kabupaten/kota. (FH)

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 23:09
 
Tahun 2015, Tuntaskan Pemetaan Desa Siaga Aktif, Poskesdes dan UKBM PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 28 June 2014 00:00

Seksi Promosi Kesehatan (Promkes) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah sukses mengadakan kegiatan Pertemuan Pemetaan Desa Siaga Aktif, Poskesdes, UKBM Tingkat Provinsi Kepulauan Riau”, di Kabupaten Bintan (26-28 Juni 2014). Sejumlah 30 peserta berasal dari Dinkes Kabupaten/Kota, Lintas sektor yaitu BPS Kepri, BPMD dan Dinkes Kepri (Lintas program).

Kegiatan Pertemuan dibuka langsung Kepala Bidang Promkes & Kesga Dinkes Provinsi Kepulauan Riau, “Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Kemandirian Masyarakat di Desa merupakan tanggungjawab kita bersama. Kita bertanggungjawab melakukan pembinaan secara terus menerus agar kader kesehatan yang ada termotivasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat”, kata Rizal Rinaldy, S.SiT., M.Kes Kabid.Promkes & Kesga ini.


Dalam sambutannya, Rizal Rinaldy juga menegaskan bahwa setiap orang telah dijamin UU Kesehatan No.36 Tahun 2009, Pasal 6 ayat 2 yaitu setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dan setiap orang berkewajiban berprilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya (Pasal 11).Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 395 Desa/Kelurahan Siaga, dari jumlah tersebut terdapat 369 Desa/Kelurahan Siaga Aktif yang terdiri dari 235 Pratama, 92 madya, 32 Purnama dan 10 Mandiri, artinya di Provinsi Kepulauan Riau hampir seluruhnya dalam kondisi Desa Siaga Aktif. Kader Desa Siaga yang sudah dilatih sejumlah 1769 orang dari jumlah total aktif 3480 orang, Tokoh Masyarakat (Toma) yang sudah dilatih sejumlah 581 orang dari jumlah total aktif 1399 orang.

Hasil pertemuan disepakati peserta yang hadir dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri, mulai dari Dinkes Tanjungpinang, Dinkes Batam, Dinkes Karimun, Dinkes Kabupaten Lingga, Dinkes Bintan, Dinkes Kepulauan Anambas, Dinkes Natuna, dan disaksikan Lintas Program & Lintas Sektor.

“Hasil pertemuan dituangkan dalam kesepakatan yang di tandatangani bersama agar terjadinya kesamaan persepsi melancarkan program-program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat”, Kata Arsenila Dewi Pramanti,S.Farm. Apt. Kepala Seksi Promkes Dinkes Kepri. (joni sandra) ***

Kesepakatan Pertemuan Pemetaan Desa Siaga Aktif, Poskesdes, Ukbm Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014, diantaranya :

  1. Defenisi Operasional Poskesdes yang beroperasi adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat(UKBM) yang dibentuk di Desa dengan tujuan untuk pelayanan kesehatan dasar dan masalah kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dan 2 (dua) orang kader kesehatan.
  2. Pada kriteria Desa Siaga Aktif, Poskesdes masuk dalam persyaratan UKBM aktif lainnya.
  3. Pengumpulan data untuk pemetaan Desa Siaga, Poskesdes dan UKBM lain dikumpulkan paling lambat pada bulan September 2014 dan pengumpulan data alkes untuk UKBM ( Poskesdes/Posyandu) dikumpulkan paling lambat pada bulan Juli 2014.
  4. Data pemetan yang harus dikumpulkan:
  1. Desa Siaga Aktif diantaranya Peta Wilayah dari BPS; Data Desa Siaga berdasarkan criteria; dan Nama Desa.
  2. Poskesdes diantaranya Peta Wilayah dari BPS; Nama Poskesdes; Nama Desa; Alamat; dan Titik Koordinat (upaya lebih lanjut)
  3. UKBM diantaranya Peta Wilayah dari BPS; Nama UKBM; Nama Desa; Alamat; dan Titik Koordinat (Upaya lebih lanjut). ***

Last Updated on Thursday, 28 August 2014 17:36
 
Dinkes Kepri Lakukan Evaluasi Pelayanan Dokter Keluarga PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 27 June 2014 00:00

Organisasi kesehatan sedunia (WHO) dan Organisasi Dokter Keluarga Se-dunia (WONCA) telah menekankan pentingnya peranan dokter keluarga ini dalam mencapai pemerataan pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu anggota WHO, Departemen Kesehatan  dan institusi pendidikan serta masyarakat profesional perlu menata  pelayanan kedokteran keluarga dalam suatu struktur yang tersistem. Untuk mendukung percepatan terselenggaranya pelayanan kedokteran keluarga dan pengadaan dokter keluarga, kebijakan nasional di bidang pelayanan kesehatan merupakan acuan mutlak agar perubahan ke arah sistem yang lebih baik berlangsung sinambung.

Saat ini upaya kesehatan, termasuk upaya kesehatan strata pertama belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan meskipun sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah maupun pelayanan kesehatan swasta berbasis masyarakat terdapat di semua Kecamatan. Begitu pula dengan sistem rujukan upaya kesehatan perorangan juga belum dapat berjalan dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perubahan yang fundamental harus dilakukan dalam sistem pelayanan kesehatan, fakultas kedokteran, profesi medik, dan institusi pendidikan kesehatan lainnya.

Sejauh ini, berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan di Indonesia seperti SKN telah menetapkan dokter keluarga sebagai pemberi pelayanan dokter strata pertama karena pembangunan kesehatan dikaitkan dengan pembangunan keluarga. Juga karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang sangat penting fungsinya dan strategis sekali dalam pembangunan sosial

Paradigma baru pembangunan kesehatan yaitu paradigma sehat sangat membutuhkan model pendekatan pelayanan dokter keluarga. Hal itu karena paradigma sehat menekankan upaya pemeliharaan kesehatan yang mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif agar keluarga dan anggotanya dapat terus terjaga kesehatannya serta mengurangi beban sosial-ekonomi yang dikeluarkan untuk berobat, dan program Dokter Keluarga memiliki beberapa keunggulan : 1. Pelayanan kesehatan lini pertama; 2. Pelayanan kesehatan/medis yang bersifat umum; 3. Bersifat holistik dan komprehensif; 4. Pemeliharaan kesehatan yang berkesinambungan; 5. Pendekatan Keluarga. 

Melalui pertemuan evaluasi dokter keluarga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 ini diharapkan bisa memberikan gambaran dari perkembangan pelayanan kegiatan Dokter Keluarga yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan evaluasi untuk kelanjutan program Dokter Keluarga kedepannya. (ADR)

Last Updated on Thursday, 21 August 2014 16:43
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 37

Masuk



Download LKIP

 

Klik gambar untuk mengunduh

Aplikasi

(Mohon Maaf Layanan SIDK dalam
proses maintenance dan update Data)

PageRank Checking Icon

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini668
mod_vvisit_counterKemarin3060
mod_vvisit_counterMinggu Ini6306
mod_vvisit_counterMinggu Lalu18453
mod_vvisit_counterBulan Ini27802
mod_vvisit_counterBulan Lalu57018
mod_vvisit_counterSeluruhnya2684183

We have: 117 guests online
Your IP: 54.163.210.170
 , 
Today: Dec 12, 2017

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda mengenai website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini?
 

Link Instansi


Figur

Dr. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes

Lihat Selengkapnya