Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Pengumuman : Per tanggal 1 Januari 2018 akan dilaunching Template Baru Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dengan Alamat : http://dinkes.kepriprov.go.id ::
Dinkes Kepri hasilkan 10 Kesepakatan Rakerkesda 2014 PDF Print E-mail
Thursday, 21 August 2014 17:22

Dinkes Kepri hasilkan 10 Kesepakatan Rakerkesda 2014


Peserta Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau berhasil membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi & Kabupaten/Kota, dan Direktur RSUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, di Ballroom Hotel Harmoni One Batam (12/08/2014).

Perumusan kesepakatan Rakerkesda dibuat setelah peserta Rakerkesda mendengarkan pengarahan dihari pembukaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah Mboi,SpA,MPH dan Gubernur Kepulauan Riau, HM.Sani.

Kesepakatan Rakerkesda tahun 2014 berdasarkan hasil diskusi peserta dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana,SKM.M.Kes, Kadinkes Kota Batam drg.Chandra, Kadinkes Kota Tanjungpinang Rustam, SKM, M.Si, Kadinkes Kab.Bintan Muhammad Roem, Kadinkes Kab.Karimun Dra.Sensissiana,M.Si, Kadinkes Kab.Natuna dr.H.Syamsu Rizal, Kadinkes Kab.Lingga dr.Ignatius Luti,MPH, Kadinkes Kab.Kepulauan Anambas Said Mohd.Damrie,SKM.,MPH,  & Direktur RSUD Provinsi / Kabupaten / Kota. Dapat dilihat isi 10 kesepakatan tersebut yaitu:

  1. Memperkuat dukungan integrasi Jamkesda kedalam BPJS oleh Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).
  2. Pemenuhan penyediaan sarana, prasarana, dan SDM kesehatan di pelayanan kesehatan dasar Puskesmas, Rumah Sakit (RS), dan Dinas Kesehatan dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  3. Mempercepat proses perubahan status Puskesmas dan RS dari UPT Daerah menjadi BLU Daerah.
  4. Memperkuat kemampuan manajerial Puskesmas dan RS dalam pelayanan kesehatan dan sistem administrasi BPJS.
  5. Mempertahankan dukungan pembiayaan Jamkesda Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendukung pembiayaan di luar PBI APBN, transportasi dan akomodasi bagi pasien dan pendamping masyarakat miskin/tidak mampu yang dirujuk ke luar wilayah.
  6. Memperkuat dukungan data yang valid terhadap perluasan sasaran kepesertaan JKN melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait.
  7. Membuat MoU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengalokasian anggaran yang menjadi beban APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan yang disepakati bersama.
  8. Mendorong Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota/DPRD) untuk pengalokasian pembiayaan kesehatan minimal 10% dari APBD Kabupaten/Kota sesuai amanah UU Kesehatan.
  9. Meningkatkan dukungan dan revitalisasi program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat, program pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan kesehatan.
  10. Membangun sistem informasi manajemen pelayanan rujukan pasien tingkat Provinsi dengan pola regionalisasi pelayanan. ***(Sumber : Dinkes Kepri, 2014)

Last Updated on Friday, 26 September 2014 02:38