Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Pengumuman : Per tanggal 1 Januari 2018 akan dilaunching Template Baru Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dengan Alamat : http://dinkes.kepriprov.go.id ::
Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Kadinkes Kepri Buka Evaluasi Pelayanan Dokter Keluarga PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 27 June 2014 00:00

                                                                                 

Kadinkes Kepri Buka Evaluasi Pelayanan Dokter Keluarga

Terwujudnya keadaan sehat merupakan kehendak semua pihak. Tidak hanya orang-perorang atau keluarga, tetapi juga oleh kelompok bahkan oleh seluruh anggota masyarakat.Pembangunan kesehatan adalah bagian terpadu dari Pembangunan Nasional yang antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin. Upaya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan tersebut telah banyak dilakukan baik untuk upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, namun demikian belum secara menyeluruh pelayanan kesehatan ini dapat dijangkau dan merata dirasakan oleh masyarakat. Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab atas segala masalah kesehatan yang ada, dengan mempertimbangkan perkembangan masalah serta kecenderungan-kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kewajibannya dan telah menetapkan visinya yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Masyarakat yang mandiri pada hakikatnya adalah masyarakat yang dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya dengan baik, masyarakat mampu mencegah terjadinya penyakit dan masyarakat mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencari pengobatan, serta mempunyai kemudahan dan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pelayanan Kedokteran Keluarga adalah suatu bentuk upaya kesehatan perorangan tingkat primer yang paripurna, menyeluruh, terpadu dan bersinambung yang memusatkan pelayanannya pada individu dalam konteks keluarga dan komunitas, untuk meningktkan akses pelayanan sampai tingkat pedesaan sehingga diharapkan meningkatkan cakupan program pelayanan terhadap masyarakat.

Upaya pelayanan kedokteran keluarga berpusat pada pasien, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada komunitas dan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh dokter keluarga, atau dilaksanakan secara tim pelayanan kedokteran keluarga tetapi secara bertahap akan menjadi pelayanan dalam bentuk optimal.

Sebagaimana kita ketahui sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah maupun pelayanan kesehatan swasta berbasis masyarakat telah terdapat dihampir semua daerah perkotaan sampai wilayah kecamatan, namun demikian sampai saat ini upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan strata pertama belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Sejauh ini, berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan di Indonesia seperti SKN telah menetapkan dokter keluarga sebagai pemberi pelayanan dokter strata pertama karena pembangunan kesehatan dikaitkan dengan pembangunan keluarga. Juga karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang sangat penting fungsinya dan strategis sekali dalam pembangunan sosial

Sampai saat ini Dokter Keluarga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 100 Orang, Pada Tahun 2011 sebanyak 100 orang Dokter Keluarga, 115 orang pada tahun 2012 dan untuk Tahun 2013 sebanyak 115 orang dokter keluarga. Perekrutan Dokter Kleuarga Ini perlu terus dilaksanakan agar Pelayanan kedokteran keluarga sebagai upaya kesehatan perorangan strata pertama yang mengacu pada kepentingan status kesehatan setinggi-tingginya dari pengguna jasa kesehatan dengan konteks keluarga perlu terus dikembangkan. Melalui pertemuan evaluasi dokter bisa memberikan gambaran dari perkembangan pelayanan kegiatan Dokter Keluarga yang ada di Kabupaten keluarga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 ini diharapkan /Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan evaluasi untuk kelanjutan program Dokter Keluarga kedepannya . (ADR)

Last Updated on Sunday, 14 September 2014 15:48
 
PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN DOKTER KELURGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 PDF Print E-mail
Written by Andre Gustiman   
Friday, 27 June 2014 00:00

Terwujudnya keadaan sehat merupakan kehendak semua pihak. Tidak hanya orang-perorang atau keluarga, tetapi juga oleh kelompok bahkan oleh seluruh anggota masyarakat. Pembangunan kesehatan adalah bagian terpadu dari Pembangunan Nasional yang antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin. Upaya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan tersebut telah banyak dilakukan baik untuk upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, namun demikian belum secara menyeluruh pelayanan kesehatan ini dapat dijangkau dan merata dirasakan oleh masyarakat.

Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab atas segala masalah kesehatan yang ada, dengan mempertimbangkan perkembangan masalah serta kecenderungan-kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kewajibannya dan telah menetapkan visinya yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Masyarakat yang mandiri pada hakikatnya adalah masyarakat yang dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya dengan baik, masyarakat mampu mencegah terjadinya penyakit dan masyarakat mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mencari pengobatan, serta mempunyai kemudahan dan hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pelayanan Kedokteran Keluarga adalah suatu bentuk upaya kesehatan perorangan tingkat primer yang paripurna, menyeluruh, terpadu dan bersinambung yang memusatkan pelayanannya pada individu dalam konteks keluarga dan komunitas, untuk meningktkan akses pelayanan sampai tingkat pedesaan sehingga diharapkan meningkatkan cakupan program pelayanan terhadap masyarakat.

Upaya pelayanan kedokteran keluarga berpusat pada pasien, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada komunitas dan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh dokter keluarga, atau dilaksanakan secara tim pelayanan kedokteran keluarga tetapi secara bertahap akan menjadi pelayanan dalam bentuk optimal.

Sebagaimana kita ketahui sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah maupun pelayanan kesehatan swasta berbasis masyarakat telah terdapat dihampir semua daerah perkotaan sampai wilayah kecamatan, namun demikian sampai saat ini upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan strata pertama belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Sejauh ini, berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan di Indonesia seperti SKN telah menetapkan dokter keluarga sebagai pemberi pelayanan dokter strata pertama karena pembangunan kesehatan dikaitkan dengan pembangunan keluarga. Juga karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang sangat penting fungsinya dan strategis sekali dalam pembangunan sosial

Sampai saat ini Dokter Keluarga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 100 Orang, Pada Tahun 2011 sebanyak 100 orang Dokter Keluarga, 115 orang pada tahun 2012 dan untuk Tahun 2013 sebanyak 115 orang dokter keluarga. Perekrutan Dokter Kleuarga Ini perlu terus dilaksanakan agar Pelayanan kedokteran keluarga sebagai upaya kesehatan perorangan strata pertama yang mengacu pada kepentingan status kesehatan setinggi-tingginya dari pengguna jasa kesehatan dengan konteks keluarga perlu terus dikembangkan. Melalui pertemuan evaluasi dokter bisa memberikan gambaran dari perkembangan pelayanan kegiatan Dokter Keluarga yang ada di Kabupaten keluarga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 ini diharapkan /Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan evaluasi untuk kelanjutan program Dokter Keluarga kedepannya .

Last Updated on Tuesday, 27 January 2015 13:59
 
Dinkes Kepri Integrasikan Posyandu PAUD PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 26 June 2014 00:00

 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan pada anak, maka pengelola program diundang dalam Sosialisasi Posyandu PAUD (24 s/d 26 Juni 2014).

Salah satu sasaran dari strategi utama Kementerian Kesehatan yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan anak dalam rangka menurunkan AKB di Indonesia khususnya. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh masing-masing daerah dalam usaha penurunan AKB. Ruang lingkup program kesehatan anak masih menitik beratkan pada upaya Akselerasi Penurunan AKB serta upaya peningkatan kualitas dan perlindungan Anak.

Dalam program prioritas KIA, MTBS,SDIDTK, merupakan alat bantu bagi tumbuh kembang Anak,dan Buku KIA menjadi alat penyuluhan dan pencatatan kesehatan ibu dan anak secara terpadu. Penggunaaan Buku KIA sudah meluas, diberikan juga dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit,Posyandu dan praktek swasta. Kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita yang menyeluruh dan terkoordinasi diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antar keluarga, masyarakat, TOMA, organisasi profesi, LSM. Keberhasilan pembinaan tumbuh kembang anak tidak hanya meningkatkan status kesehatan dan gizi anak tetapi juga mental, emosional, social dan kemandirian anak berkembang secara optimal.Dalam hal ini terkait dengan bagaimana koordinasi,sosialisasi advokasi Integrasi Posyandu Paud. 

Penerima Manfaat kegiatan ini yaitu : Pengelola Program Anak Dinkes Provinsi & Kab/Kota; Lintas Program & Lintas Sektor Terkait; Puskesmas, Posyandu, Paud; dan Rumah Sakit. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sistem pemaparan, tanya jawab dan diskusi. Peserta kegiatan berasal dari LP, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota yang terdiri dari : pengelola program Gizi, Puskesmas, dan Pengelola Program Anak. ***

Last Updated on Thursday, 21 August 2014 18:43
 
PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DALAM RANGKA SINKRONISASI & VALIDASI DATA KESEHATAN ANAK PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 21 June 2014 00:00

PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DALAM RANGKA  

SINKRONISASI & VALIDASI DATA KESEHATAN ANAK

Dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi perlu dilaksanakan upaya - upaya kongrit yang dilakukan secara terpadu dan terencana yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Peningkatan kemampuan tenaga surveilans kesehatan anak di provinsi dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan surveilans kesehatan anak di puskesmas, sehingga pelaksanaan surveilans dapat berjalan optimal dalam mempercepat penurunan angka kematian bayi dan balita.

Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Dinkes Provinsi, dinkes Kab/Kota & Puskesmas

  1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksakan melalui sistem pemaparan, tanya jawab dan diskusi.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

• Persiapan pelaksanaan pertemuan

• Pelaksanaan pertemuan

• Pemaparan materi

• Diskusi interaktif

• Kesimpulan dan RTL

  1. Waktu pelaksanaan : kegiatan dillaksanakan selama 3 hari.
  2. Peserta
    1. Peserta Kab/Kota terdiri dari :
  • Pengelola Program Anak Kab/Kota sebanyak 14 orang dan peserta provinsi

sebanyak 4 orang

  1. Narasumber

Narasumber berasal dari Kementrian Kesehatan RI dan Povinsi

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Juni 2014

 
Pertemuan Koordinasi Pembinaan Anak Berhadapan Hukum PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2014 00:00
Pertemuan Koordinasi Pembinaan Anak Berhadapan Hukum


Sejak lahirnya Direktorat Bina Kesehatan Anak tahun 2006, program kesehatan anak lebih diarahkan pada hak dan perlindungan anak melalui intervensi program sesuai tahapan tumbuh kembang anak, karena setiap tahapan memerlukan penanganan yang spesifik berdasarkan kebutuhannya. Menurut Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM selama kurun waktu tahun 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak, dengan rincian narapidana anak (2.282 anak) dan tahanan anak (2.019 anak), sudah dapat dipastikan secara umum didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, namun demikian ada hal yang menarik bahwa terdapat tahanan anak perempuan sebanyak 181 orang dan narapidana anak perempuan sebanyak 121 orang.

Pemerintah dan DPR serta semua fraksi di Komisi III DPR - RI sejak awal mendukung dibentuknya RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahkan Presiden pernah mengatakan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat ditangani dengan cara restorative justice.

Dengan disahkannya RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kemenangan untuk semua dan anak-anak Indonesia, karena di dalamnya diatur sedemikian rupa bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dapat ditangani secara diversi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan restorative justice. Diversi ini berarti tidak dilakukan dengan cara pidana, melainkan dengan perdamaian melalui hubungan dengan korban dan keluarga dan pihak-pihak lain seperti penegak hukum dan pelaku. Sehingga dengan cara ini kasus yang dialami anak-anak tersebut tidak masuk ke dalam ranah pidana. Restorative justice sendiri dilakukan dengan pemulihan, artinya ada lembaga-lembaga yang akan dibangun atau mengoptimalkan lembaga-lembaga yang telah ada oleh Kementerian Sosial. Sedangkan peran KPPPA sendiri lebih kepada proses koordinasi, monitoring dan evaluasi antar sektor dalam pemulihan tersebut.

Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Lintas Sektor, Dinkes Kab/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksakan melalui sistem pemaparan, tanya jawab dan diskusi.0

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

• Persiapan pelaksanaan pertemuan

• Pelaksanaan pertemuan

• Pemaparan materi

• Diskusi interaktif

• Kesimpulan dan RTL

  1. Waktu pelaksanaan : kegiatan dillaksanakan selama 3 hari.
  2. Peserta

Peserta berasal dari Lintas Sektor, Puskesmas, RS, Dinkes Kab/Kota yang terdiri dari :

  • Pengelola / Penanggung Jawab Program Anak
  • Puskesmas Yang Membina LAPAS
  • RSUD Kota Tanjungpinang
  • Dinsos
  • Badan PP
  • RPSA

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2014. *** (NF)

Last Updated on Monday, 25 August 2014 14:33
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 37

Masuk



Download LKIP

 

Klik gambar untuk mengunduh

Aplikasi

(Mohon Maaf Layanan SIDK dalam
proses maintenance dan update Data)

PageRank Checking Icon

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini743
mod_vvisit_counterKemarin3060
mod_vvisit_counterMinggu Ini6381
mod_vvisit_counterMinggu Lalu18453
mod_vvisit_counterBulan Ini27877
mod_vvisit_counterBulan Lalu57018
mod_vvisit_counterSeluruhnya2684258

We have: 142 guests online
Your IP: 54.163.210.170
 , 
Today: Dec 12, 2017

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda mengenai website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini?
 

Link Instansi


Figur

Dr. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes

Lihat Selengkapnya