Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Pengumuman : Per tanggal 1 Januari 2018 akan dilaunching Template Baru Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dengan Alamat : http://dinkes.kepriprov.go.id ::
Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Aisyah Sani: Kader Posyandu Layak Dapat Pembinaan Pemerintah PDF Print E-mail
Monday, 25 August 2014 13:43

Aisyah Sani: Kader Posyandu Layak Dapat Pembinaan Pemerintah

Jambore Kader Posyandu & Pameran Kesehatan dibuka langsung Gubernur Kepulauan Riau. Jambore tahun 2013 mengangkat tema Indonesia Cinta Sehat, “Menuju Indonesia Sehat & Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Bermutu” pada Jumat (29/11) jam 15.30 Wib, di Gedung Daerah tepi laut Tanjungpinang.

Hj.Aisyah Sani Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau mengatakan, Para Kader Posyandu merupakan representasi masyarakat yang secara nyata telah berperan banyak dalam menurunkan Angka Kematian Bayi & Ibu (AKB/AKI), menekan angka prevalensi gizi kurang melalui kegiatan-kegiatan di Posyandu. Sudah sepantasnya Jambore Kader Posyandu ini suatu ajang apresiasi dan penghargaan bagi para Kader Posyandu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta semangat kerja memberikan layanan kesehatan pada masyarakat.

“Dalam menjalankan fungsi Posyandu diperlukan peran serta aktif masyarakat menjadi Kader Posyandu. Kader Posyandu dalam menjalankan tugasnya selayaknya mendapat dukungan teknis dari pembina lintas program dan lintas sektor terkait, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa/Kelurahan termasuk TP PKK setempat”, kata Hj.Aisyah Sani dihari pembukaan Jambore Kader tingkat Provinsi Kepri.

Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi ke-4 ini diselenggarakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selama dua tahun sekali, peserta Jambore diikuti kader posyandu yang belum pernah mengikuti perlombaan tingkat Provinsi maupun Nasional. Jambore tahun ini diikuti sebanyak 70 orang peserta jambore, masing-masing Kabupaten/Kota 10 orang terdiri dari 8 orang Kader Posyandu, 2 orang pendamping dari Dinas Kesehatan dan TP PKK Kabupaten/Kota. *** (joni sandra)

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 22:35
 
Tiga Pemenang Pertama Ikut LSS Nasional PDF Print E-mail
Thursday, 21 August 2014 17:57

Dinkes Kepri Umumkan 9 Pemenang Sekolah Sehat

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melalui Seksi Promkes Dinkes Kepri memberikan apresiasi pada 9 pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi Kepri tahun 2014. Pengumuman dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda), Senin (11/8) malam di Harmoni One hotel Batam.

 H.Tjetjep Yudiana Kepala Dinas Kesehatan Prov.Kepri dalam sambutannya menjelaskan LSS merupakan bagian penting Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangi dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari untuk menjadikan Sekolah Sehat.

”LSS ini dalam rangka memberikan rangsangan kepada Pembina dan peserta didik Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk menjadikan sekolah sehat”, kata Tjetjep Yudiana

Kegiatan LSS ini didasari Perda Prov.Kepri nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dan Perda Prov.Kepri nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.

 Variabel Penilaian LSS mulai dari tingkat SD, SMP & SMA diantaranya: Ruang Kepala Sekolah, Ruang Kerja Guru, Ruang Kelas, Ruang Ibadah, Tempat UKS, Ruang BK, Kamar Mandi/WC, Kantin sekolah/madrasah, Makanan Kantin, Perpustakaan, Ruang LAB/ Pelatihan/ Praktek/ Serbaguna, Tempat penampungan sampah sementara, Tempat cuci tangan dan Lainnya (Lingkungan Sekolah, Ruang osis, Pengelolaan sampah sekolah, Penerapan kawasan tanpa rokok).

”Pemenang pertama sekolah sehat tahun 2014 ini akan menjadi wakil Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional tahun 2014, sesuai dengan tingkatan pendidikan (SD,SMP,SMA)”, kata Rizal Rinaldy Kepala Bidang Promkes & Kesga Dinkes Kepri. *** (joni sandra)

Pemenang LSS Tingkat SD,SMP,SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 diantaranya :

SD

Juara

Nama Sekolah

Kab/Kota

I

SDN 007 Sawang

Karimun

II

MIN Kampung Boyan

Lingga

III

SD Maitreya

Batam

SMP

Juara

Nama Sekolah

Kab/Kota

I

SMPN 26 Batu Aji

Batam

II

MTsN Bunguran Barat

Natuna

III

SMPN 2 Siantan

Anambas

SMA

Juara

Nama Sekolah

Kab/Kota

I

SMAN 1 Tanjungpinang Barat

Tanjungpinang

II

SMAN 4 Karimun

Karimun

III

SMAN 5 Sakera

Bintan

Sumber : Promkes Kepri, 2014.

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 22:41
 
5 Kesepakatan Penyusunan Profil Promkes Kabupaten/Kota PDF Print E-mail
Thursday, 21 August 2014 17:43

5 Kesepakatan Penyusunan Profil Promkes Kabupaten/Kota

Seksi Promkes Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Pertemuan Penyusunan Profil Promosi Kesehatan di Bintan Plaza Hotel (22-24 Mei 2014), Kegiatan ini ditujukan pada Pengelola Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Kepri, Pengelola Program Promkes di Kabupaten/Kota, dan Pengelola Program Promkes di Puskesmas.

Kesehatan merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Status kesehatan harus dipertahankan dengan berbagai upaya kesehatan. Promosi kesehatan di sekolah adalah upaya yang dilakukan terhadap anak didik sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, disamping itu promosi kesehatan di sekolah lebih menekankan pada peningkatan kemampuan hidup sehat bukan sekedar berperilaku hidup sehat.

Berbagai upaya dilakukan di Dinas kesehatan Provinsi kepulauan Riau dalam mempromosikan kesehatan yang berhubungan dengan lintas program utama sebagai bentuk upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk hidup sehat melalui penyebaran poster kesehatan, penyebaran media informasi dan edukasi, pemutaran iklan di media elektronik maupun cetak dengan berbagai tema kesehatan. Oleh Karena itu perlu adanya pertemuan Koordinasi dalam Perencanaan Program promosi Kesehatan serta penyusunan laporan kegiatan Promkes dalam bentuk profil Promosi Kesehatan. Karena hasil kegiatan tersebut harus didukung oleh sistem pelaporan yang tepat sehingga dapat di ketahui keberhasilannya dalam evaluasi kegiatan.

Dengan perencanaan yang terkoordinasi berdasarkan laporan kegiatan yang telah di rangkum dalam Profil Promosi Kesehatan yang merupakan gambaran hasil kegiatan promosi kesehatan yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program sehingga perlu diadakannya pertemuan Koordinasi perencanaan program promosi kesehatan Tahun 2014 dan Penyusunan Profil Promosi Kesehatan Tahun 2013.

Setelah melakukan diskusi, peserta pertemuan berhasil merumuskan kesepakatan penyusunan Profil Promosi Kesehatan (24/5) diantaranya adalah :

  1. Validasi data tahun 2013 agar dikirimkan ke Provinsi via email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it atau pos dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang sertas tempel.
  2. Laporan triwulan program Promosi Kesehatan yaitu : a) Persentase Rumah Tangga yang berPHBS; b) Persentase Desa Siaga Aktif; c) Jumlah Poskesdes yang beroperasi. Laporan kirimkan softcopy lewat email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it atau kirim via pos hardcopy setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang serta stempel paling lambat diterima provinsi kepri pada tanggal 15 per triwulan.
  3. Capaian Rumah Tangga yang berPHBS adalah Jumlah RT yg berPHBS dibagi Jumlah RT yg dipantau dikalikan 100%
  4. Profil Promosi Kesehatan tahun 2013 dikirim ke Provinsi pada bulan September 2014 dalam bentuk jilid sederhana, sedangkan Profil Promosi Kesehatan tahun 2014 dalam bentuk jilid Lux pada bulan April 2015.
  5. Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Provinsi Kepri agar mengusulkan pertemuan pemuktahiran data profil promosi kesehatan tahun 2014 dari DIPA tahun 2015. ***(joni sandra)
Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 22:42
 
Dinkes Kepri hasilkan 10 Kesepakatan Rakerkesda 2014 PDF Print E-mail
Thursday, 21 August 2014 17:22

Dinkes Kepri hasilkan 10 Kesepakatan Rakerkesda 2014


Peserta Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau berhasil membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi & Kabupaten/Kota, dan Direktur RSUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, di Ballroom Hotel Harmoni One Batam (12/08/2014).

Perumusan kesepakatan Rakerkesda dibuat setelah peserta Rakerkesda mendengarkan pengarahan dihari pembukaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah Mboi,SpA,MPH dan Gubernur Kepulauan Riau, HM.Sani.

Kesepakatan Rakerkesda tahun 2014 berdasarkan hasil diskusi peserta dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana,SKM.M.Kes, Kadinkes Kota Batam drg.Chandra, Kadinkes Kota Tanjungpinang Rustam, SKM, M.Si, Kadinkes Kab.Bintan Muhammad Roem, Kadinkes Kab.Karimun Dra.Sensissiana,M.Si, Kadinkes Kab.Natuna dr.H.Syamsu Rizal, Kadinkes Kab.Lingga dr.Ignatius Luti,MPH, Kadinkes Kab.Kepulauan Anambas Said Mohd.Damrie,SKM.,MPH,  & Direktur RSUD Provinsi / Kabupaten / Kota. Dapat dilihat isi 10 kesepakatan tersebut yaitu:

  1. Memperkuat dukungan integrasi Jamkesda kedalam BPJS oleh Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).
  2. Pemenuhan penyediaan sarana, prasarana, dan SDM kesehatan di pelayanan kesehatan dasar Puskesmas, Rumah Sakit (RS), dan Dinas Kesehatan dalam mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  3. Mempercepat proses perubahan status Puskesmas dan RS dari UPT Daerah menjadi BLU Daerah.
  4. Memperkuat kemampuan manajerial Puskesmas dan RS dalam pelayanan kesehatan dan sistem administrasi BPJS.
  5. Mempertahankan dukungan pembiayaan Jamkesda Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendukung pembiayaan di luar PBI APBN, transportasi dan akomodasi bagi pasien dan pendamping masyarakat miskin/tidak mampu yang dirujuk ke luar wilayah.
  6. Memperkuat dukungan data yang valid terhadap perluasan sasaran kepesertaan JKN melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait.
  7. Membuat MoU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengalokasian anggaran yang menjadi beban APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan yang disepakati bersama.
  8. Mendorong Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota/DPRD) untuk pengalokasian pembiayaan kesehatan minimal 10% dari APBD Kabupaten/Kota sesuai amanah UU Kesehatan.
  9. Meningkatkan dukungan dan revitalisasi program promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat, program pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan kesehatan.
  10. Membangun sistem informasi manajemen pelayanan rujukan pasien tingkat Provinsi dengan pola regionalisasi pelayanan. ***(Sumber : Dinkes Kepri, 2014)

Last Updated on Friday, 26 September 2014 02:38
 
HM.Sani: Sinergisitas Pembangunan Kesehatan Perlu Ditingkatkan PDF Print E-mail
Friday, 15 August 2014 00:00

HM.Sani : Sinergisitas Pembangunan Kesehatan Perlu Ditingkatkan

Gubernur Kepulauan Riau HM.Sani dan Sekdaprov.Kepri H.Robert Iwan Loriaux, menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakeskerda) yang disejalankan dengan Rapat Koordinasi Kesehatan (Rakorkes) di Ballroom Hotel Harmoni One, Batam (11/08/2014).

HM.Sani menegaskan penyelenggaraan Rakerkesda & Rakorkes ini hendaknya benar-benar dapat dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat guna dan berdaya guna di Provinsi Kepulauan Riau. “Koordinasi dan sinergisitas jajaran pelaku kesehatan hendaknya dapat terus menerus ditingkatkan baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota yang berbatasan dan bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan yang muncul sehingga masalah kesehatan tersebut dapat dikendalikan dan tidak meluas di masyarakat”, Kata HM.Sani alumnus IPDN ini.

Masalah kesehatan bersifat multifaktor dan multidimensi, lintas batas dan antar wilayah. tanggung jawab pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama stakeholders terkait. Sesuai dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, titik berat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terletak pada pemerintah kabupaten/kota, sedang pemerintah provinsi selaku pemerintah daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki peran sebagai koordinator dan fasilitator sehingga penyelenggaraan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara sinergi, efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyadari bahwa pembangunan kesehatan merupakan prioritas utama disamping pembangunan bidang pendidikan dan infrastruktur. hal ini secara nyata dijabarkan dalam Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, dan Ramah Lingungan. Masyarakat Yang Sejahtera Dapat Terwujud Apabila Masyarakat Memiliki Derajat Kesehatan Yang Tinggi.

Pentingnya pembangunan kesehatan ini juga dikarenakan hasil pembangunan kesehatan berkaitan erat dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan menjadi salah satu modal utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor lainnya. oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah merealisasikan langkah konkrit untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik dari segi pendanaan (alokasi anggaran kesehatan ≥ 10% dari APBD), dukungan regulasi (penetapan Peraturan Daerah tentang sistem kesehatan provinsi, penyusunan beberapa Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan program kesehatan), pengintegrasian program kesehatan kedalam program pengentasan kemiskinan, pengembangan sarana dan prasarana, dan peningkatan SDM kesehatan.

Salah satu determinan yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah sosial ekonomi masyarakat. dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dapat kita lihat, bahwa masyarakat dengan sosial ekonomi lemah memiliki derajat kesehatan yang rendah. hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan baik karena keterbatasan biaya, tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah yang berimplikasi terhadap perilaku hidup sehat yang buruk.

Untuk memutus mata rantai ini dan dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat ekonomi lemah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2010-sampai sekarang telah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan, dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengalokasikan APBD dengan perbandingan 1 : 2, artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengalokasikan APBD sebesar 2 kali lipat dari anggaran pengentasan kemiskinan yang dialokasikan kabupaten/kota, dan diserahkan ke kabupaten/kota secara hibah. untuk tahun 2014, alokasi anggaran yang diberikan untuk pengentasan kemiskinan bidang kesehatan sebesar Rp 60.570.773.983,-.

Pengentasan kemiskinan bidang kesehatan meliputi empat hal yaitu penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah (jamkesda), pemberian makanan tambahan pada anak, penanganan gizi kurang/buruk, peningkatan fungsi posyandu bidang kesehatan.

Seiring dengan penerapan sistem jaminan kesehatan nasional dan dalam menyongsong universal coverage pada tahun 2019, diharapkan jajaran kesehatan berkoordinasi dengan BPJS agar terus berupaya untuk mensosialisasikan program JKN kepada masyarakat, sehingga seluruh masyarakat khususnya masyarakat kepri telah terdaftar sebagai peserta bpjs. sebagaimana dari data yang diperoleh dari Kantor Cabang BPJS, bahwa persentase masyarakat yang telah memiliki jaminan kesehatan baru sebesar 985.538 orang (48,49%).

“Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS dan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta BPJS, dengan demikian penggunaan anggaran yang tersedia dapat dikelola secara efektif dan efisien, dan terlaksananya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan kesehatan”, kata HM.Sani alumnus SMP 1 Kundur ini.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan ini, telah berhasil secara nyata meningkatkan status kesehatan masyarakat kepri dengan cukup bermakna. namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa hal yang capaiannya di bawah dari target yang kita harapkan. Permasalahan yang dihadapi ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah kita yang merupakan kepulauan yang berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi dari daerah dan masyarakat serta akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Menyikapi kompleksnya permasalahan di bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau hendaknya menjadi perhatian kita semua.

HM.Sani juga menjelaskan dalam sambutannya, Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai masalah kesehatan, yang nantinya dapat didiskusikan peserta Rakerkesda diantaranya :

  1. Masih tingginya disparitas status kesehatan masyarakat antara kabupaten/kota, antara pedesaan dan perkotaan, antara daerah maju dengan daerah tertinggal/terpencil/perbatasan, antara masyarakat mampu dan kurang mampu
  2. Perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pembangunan kesehatan
  3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita
  4. Kompleksitas penyakit yang dijumpai dalam masyarakat yaitu penyakit menular dan degeneratif, munculnya kembali penyakit yang lama dengan tingkat keganasan yang lebih tinggi serta munculnya penyakit tipe baru
  5. Disparitas distribusi sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan
  6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan belum seluruhnya memadai.

Pantun Gubernur Kepri untuk rombongan Menkes RI dan peserta Rakerkesda Kepri 2014.

"Negeri Bernama Pulau Bintan, Alamnya Elok Tidak Berperi, Selamat Datang Ibu Menteri dan Rombongan, Di Pulau Batam Provinsi Kepri".

"Hang Tuah Pahlawan Negeri, Pahlawan Gagah Bijak Bestari, Jadikan Rakerkesda Sarana Silaturahmi dan Diskusi, Menggagas Inovasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kepri". *** (joni sandra)

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 10:34
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 37

Masuk



Download LKIP

 

Klik gambar untuk mengunduh

Aplikasi

(Mohon Maaf Layanan SIDK dalam
proses maintenance dan update Data)

PageRank Checking Icon

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1425
mod_vvisit_counterKemarin6240
mod_vvisit_counterMinggu Ini13303
mod_vvisit_counterMinggu Lalu18453
mod_vvisit_counterBulan Ini34799
mod_vvisit_counterBulan Lalu57018
mod_vvisit_counterSeluruhnya2691180

We have: 270 guests online
Your IP: 54.163.61.66
 , 
Today: Dec 13, 2017

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat anda mengenai website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini?
 

Link Instansi


Figur

Dr. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes

Lihat Selengkapnya