Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
HM.Sani: Sinergisitas Pembangunan Kesehatan Perlu Ditingkatkan PDF Print E-mail
Friday, 15 August 2014 00:00

HM.Sani : Sinergisitas Pembangunan Kesehatan Perlu Ditingkatkan

Gubernur Kepulauan Riau HM.Sani dan Sekdaprov.Kepri H.Robert Iwan Loriaux, menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakeskerda) yang disejalankan dengan Rapat Koordinasi Kesehatan (Rakorkes) di Ballroom Hotel Harmoni One, Batam (11/08/2014).

HM.Sani menegaskan penyelenggaraan Rakerkesda & Rakorkes ini hendaknya benar-benar dapat dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat guna dan berdaya guna di Provinsi Kepulauan Riau. “Koordinasi dan sinergisitas jajaran pelaku kesehatan hendaknya dapat terus menerus ditingkatkan baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota yang berbatasan dan bersama-sama menanggulangi masalah kesehatan yang muncul sehingga masalah kesehatan tersebut dapat dikendalikan dan tidak meluas di masyarakat”, Kata HM.Sani alumnus IPDN ini.

Masalah kesehatan bersifat multifaktor dan multidimensi, lintas batas dan antar wilayah. tanggung jawab pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama stakeholders terkait. Sesuai dengan amanah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, titik berat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terletak pada pemerintah kabupaten/kota, sedang pemerintah provinsi selaku pemerintah daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki peran sebagai koordinator dan fasilitator sehingga penyelenggaraan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara sinergi, efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyadari bahwa pembangunan kesehatan merupakan prioritas utama disamping pembangunan bidang pendidikan dan infrastruktur. hal ini secara nyata dijabarkan dalam Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, dan Ramah Lingungan. Masyarakat Yang Sejahtera Dapat Terwujud Apabila Masyarakat Memiliki Derajat Kesehatan Yang Tinggi.

Pentingnya pembangunan kesehatan ini juga dikarenakan hasil pembangunan kesehatan berkaitan erat dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan menjadi salah satu modal utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor lainnya. oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah merealisasikan langkah konkrit untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik dari segi pendanaan (alokasi anggaran kesehatan ≥ 10% dari APBD), dukungan regulasi (penetapan Peraturan Daerah tentang sistem kesehatan provinsi, penyusunan beberapa Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan program kesehatan), pengintegrasian program kesehatan kedalam program pengentasan kemiskinan, pengembangan sarana dan prasarana, dan peningkatan SDM kesehatan.

Salah satu determinan yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah sosial ekonomi masyarakat. dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dapat kita lihat, bahwa masyarakat dengan sosial ekonomi lemah memiliki derajat kesehatan yang rendah. hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan baik karena keterbatasan biaya, tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah yang berimplikasi terhadap perilaku hidup sehat yang buruk.

Untuk memutus mata rantai ini dan dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat ekonomi lemah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2010-sampai sekarang telah menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan, dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengalokasikan APBD dengan perbandingan 1 : 2, artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengalokasikan APBD sebesar 2 kali lipat dari anggaran pengentasan kemiskinan yang dialokasikan kabupaten/kota, dan diserahkan ke kabupaten/kota secara hibah. untuk tahun 2014, alokasi anggaran yang diberikan untuk pengentasan kemiskinan bidang kesehatan sebesar Rp 60.570.773.983,-.

Pengentasan kemiskinan bidang kesehatan meliputi empat hal yaitu penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah (jamkesda), pemberian makanan tambahan pada anak, penanganan gizi kurang/buruk, peningkatan fungsi posyandu bidang kesehatan.

Seiring dengan penerapan sistem jaminan kesehatan nasional dan dalam menyongsong universal coverage pada tahun 2019, diharapkan jajaran kesehatan berkoordinasi dengan BPJS agar terus berupaya untuk mensosialisasikan program JKN kepada masyarakat, sehingga seluruh masyarakat khususnya masyarakat kepri telah terdaftar sebagai peserta bpjs. sebagaimana dari data yang diperoleh dari Kantor Cabang BPJS, bahwa persentase masyarakat yang telah memiliki jaminan kesehatan baru sebesar 985.538 orang (48,49%).

“Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS dan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta BPJS, dengan demikian penggunaan anggaran yang tersedia dapat dikelola secara efektif dan efisien, dan terlaksananya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan kesehatan”, kata HM.Sani alumnus SMP 1 Kundur ini.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan ini, telah berhasil secara nyata meningkatkan status kesehatan masyarakat kepri dengan cukup bermakna. namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa hal yang capaiannya di bawah dari target yang kita harapkan. Permasalahan yang dihadapi ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah kita yang merupakan kepulauan yang berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi dari daerah dan masyarakat serta akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Menyikapi kompleksnya permasalahan di bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau hendaknya menjadi perhatian kita semua.

HM.Sani juga menjelaskan dalam sambutannya, Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai masalah kesehatan, yang nantinya dapat didiskusikan peserta Rakerkesda diantaranya :

  1. Masih tingginya disparitas status kesehatan masyarakat antara kabupaten/kota, antara pedesaan dan perkotaan, antara daerah maju dengan daerah tertinggal/terpencil/perbatasan, antara masyarakat mampu dan kurang mampu
  2. Perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pembangunan kesehatan
  3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita
  4. Kompleksitas penyakit yang dijumpai dalam masyarakat yaitu penyakit menular dan degeneratif, munculnya kembali penyakit yang lama dengan tingkat keganasan yang lebih tinggi serta munculnya penyakit tipe baru
  5. Disparitas distribusi sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan
  6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan belum seluruhnya memadai.

Pantun Gubernur Kepri untuk rombongan Menkes RI dan peserta Rakerkesda Kepri 2014.

"Negeri Bernama Pulau Bintan, Alamnya Elok Tidak Berperi, Selamat Datang Ibu Menteri dan Rombongan, Di Pulau Batam Provinsi Kepri".

"Hang Tuah Pahlawan Negeri, Pahlawan Gagah Bijak Bestari, Jadikan Rakerkesda Sarana Silaturahmi dan Diskusi, Menggagas Inovasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kepri". *** (joni sandra)

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 10:34
 

Site Map