Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
Pelayanan Kesehatan Prioritas Pembangunan Kepulauan Riau PDF Print E-mail
Written by Oktania Tri Rahmania, SKM   
Tuesday, 07 May 2013 11:20
Pelayanan Kesehatan Prioritas Pembangunan Kepulauan Riau

Pencapaian MDGs satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan, hal itu sejalan dengan program pelayanan kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan Kepri, menempatkan Program Dokter dan Bidan Keluarga sebagai program unggulan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seantero Kepulauan Riau terutama daerah hinterland. Pemerintah pusat memberikan penghargaan ke Pemprov Kepri atas suksesnya program Dokter keluarga ini, karena dinilai daerah lain belum ada dan pertama kali di Indonesia.
Pemprov.Kepri memberikan fasilitas Dokter berupa Gaji ±Rp. 7.000.000/Bln (berdasarkan kriteria daerah), Asuransi ±Rp. 2.200.000/Thn, Perumahan ±Rp 5.000.000/Thn, Pakaian ±Rp. 1.000.000/Thn, dan isentif tambahan dari Kabupaten/Kota penempatan (±Rp. 750.000,- s.d Rp. 7.000.000,-/Bln). Fasilitas Bidan berupa Gaji ±Rp.4.000.000/Bln (berdasarkan kriteria daerah), Pakaian ±Rp. 1.000.000/Thn, isentif tambahan dari Kabupaten/Kota penempatan (±Rp. 750.000,- Bln) dan Perumahan.
Tujuan program ini untuk mengurangi angka kematian anak dan ibu saat melahirkan. Memberikan penyuluhan kesehatan dari rumah ke rumah warga dan mendata penyakit apa yang banyak diderita masyarakat di daerah masing-masing (diwajibkan mengunjungi lima rumah setiap harinya). Pada tahun 2011, penempatan 100 dokter keluarga dilakukan selama dua kali yaitu April dan Juli. Untuk tahun 2012, penempatannya juga dilakukan dua tahap dan diprioritaskan pada Kota/Kabupaten yang fasilitas kesehatan kurang memadai. Terutama Kabupaten Natuna, Anambas, Lingga, Karimun dan Batam didaerah hinterland menjadi prioritas, sedangkan untuk Kota Tanjungpinang tetap ada namun kebutuhannya tak seberapa banyak.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Suhajar Diantoro Rabu (2/5) melepas 100 orang Dokter dan Bidan keluarga anggaran tahun 2013 yang terdiri 50 tenaga Dokter Keluarga dan 50 tenaga Bidan keluarga di Bintan Plaza Hotel - Tanjungpinang. Dokter dan Bidan keluarga ini akan ditugaskan selama satu tahun di daerah terpencil. Khususnya di desa-desa yang belum ada Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu) dan kawasan hinterland.
‘’Dokter dan Bidan keluarga yang dikirim ke desa-desa adalah dokter yang mulia, dibandingkan dengan dokter yang bertugas di rumah sakit dan di Kota”, kata Suhajar Diantoro pada media.
Alasannya menurut Suhajar, Dokter dan Bidan keluarga yang ditugaskan melayani kesehatan tetap datang ke rumah-rumah warga untuk memberikan penyuluhan kesehatan, meski sedang tidak ada pasien. Kalau dokter rumah sakit hanya menunggu pasien yang datang ke rumah sakit. Kalau tidak ada pasien ke rumah sakit, maka tidak ada kegiatannya.
“Dokter dan Bidan keluarga dalam menjalankan tugas terus-menerus wajib berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepala Desa dan perangkat Pemerintahan lainnya didesa agar masyarakat betul-betul merasakan pelayanan kesehatan yang memadai”, harap Suhajar mantan Kepala Bappeda Kepri ini.

5 tahun di hinterland dijadikan PNS
Menurut Suhajar Diantoro, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dokter keluarga yang bertugas di daerah hinterland, mereka tidak perlu ikut tes CPNS untuk menjadi PNS. Asalkan mau bertugas di daerah hinterland selama 5 tahun, mereka langsung diangkat jadi PNS. Itu atas persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat didaerah hinterland.
Disayangkan meskipun mereka diberi gaji yang besar, namun tak semua dokter keluarga yang bertugas di hinterland berniat jadi PNS. Sebab, ketika kontrak mereka selesai 1 tahun, banyak yang tidak mau memperpanjang kontrak keduanya. Bisajadi kontrak 1 tahun itu dijadikan pengalaman kerja sebagai dokter atau memperbaiki pendapatan. Saat ini, sebagian dokter baru bertugas 2 tahun. Namun, diantara mereka masih ada yang mau memperpanjang kontrak. Saat ini ada 115 dokter keluarga yang ditempatkan diseluruh pelosok Kepri. Pemprov Kepri berusaha mengimbangi pendapatan mereka dengan memberi gaji yang besar.
“Gaji mereka Rp 7 juta/bulan dari Pemprov Kepri. Kalau tunjangan dibantu masing-masing Kabupaten/Kota. Ada yang Rp 1 juta/bulan, ada yang Rp 3-4 juta/bulan seperti di Lingga. Jadi, mereka bisa dapat sekitar Rp 8-11 juta/bulan untuk dokter umum (S1), tergantung dimana ditempatkan,” jelas Tjejep Yudiana Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau.
Saat ini, jumlah dokter di Kepri mencapai 800 orang yang tersebar di puluhan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan lainnya. Baru sekitar 150 orang diantaranya yang sudah dokter spesialis, sisanya dokter umum. Karena itu, Pemprov Kepri kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyekolahkan 70 orang dokter umum ke spesialis, tahun 2014 nanti sebagian sudah tamat. Tahun 2016, diperkirakan seluruhnya sudah tamat dan akan kembali bertugas di Kepri.
“Kita mengirimkan berangsur-angsur. Jadi, tamatnya juga tidak sama. Tiap tahun ada yang tamat dan kembali bertugas di Kepri. ditargetkan tahun 2016 nanti, semua sudah lulus.” jelas Tjejep. ***

14 Kewajiban Dokter Keluarga dan Bidan Desa :
1. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.
2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
3. Mentaati ketentuan jam kerja.
4. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
5. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
6. Memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat di tempat kerjanya.
7. Bekerja di Puskesmas Pembantu (Pustu) setiap hari kerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
8. Membina dan mengunjungi masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk home visite (100 kali/bulan). (Bagi Dokter)
9. Memiliki buku home visite yang ditandatangani oleh warga yang dikunjungi. (Bagi Dokter)
10. Ikut menjalankan program kesehatan di Puskesmas sebagai fasilitator/Pembina di daerah binaan, memantau dan memotivator kegiatan Desa Siaga termasuk Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
11. Membuat laporan bulanan yang dikirim ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.
12. Membuat memori akhir tugas sebelum meninggalkan tempat tugas/selesai masa bakti (1 bulan sebelum mengakhiri tugas).
13. Menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat di daerah binaan.
14. Berdomisili di daerah (Kelurahan/Desa) binaan.
Read more: http://www.dinkesprovkepri.org/beranda/1-info/69-penerimaan-dokter-keluarga-dan-bidan-desa-se-provinsi-kepulauan-riau#ixzz2SVSywhIS
Last Updated on Wednesday, 17 July 2013 13:02
 

Site Map