Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
DUKUNGAN JAMKESDA KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISIKINAN PDF Print E-mail
Written by Oktania Tri Rahmania, SKM   
Tuesday, 26 February 2013 16:00

Tujuan Dukungan Jamkesda program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau adalah demi meningkatnya mutu pelayanan kesehatan serta terjangkaunya pelayanan kesehtan terhadap seluruh penduduk miskin/hampir miskin di Provinsi Kepulauan Riau guna tercapainya derajat kesehatan penduduk misikin/hampir miskin yang efektif dan efisien, meningkatnya derajat kesehatan penduduk misikin/hampir miskin di Provinsi Kepulauan Riau, mengurangi angka kesakitan dan kematian bagi penduduk misikin/hampir miskin di Provinsi Kepulauan Riau serta mengurangi beban pembiayaan kesehatan bagi penduduk misikin/hampir miskin di Provinsi Kepulauan Riau.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 yang mana Indonesia turut menandatanganinya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai anamat pada perubahan UUD 1945 pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang tersebut, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin /JPKMM (2005) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sampai dengan sekarang.

JPKMM/Askeskin, maupun Jamkesmas kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.

Pelaksanaan program Jamkesmas mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam UU SJSN, yaitu dikelola secara nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien dan efektif. Pelaksanaan program Jamkesmas tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai UU SJSN.

Program Jamkesmas Tahun 2012 dilaksanakan dengan beberapa perbaikan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian.Selanjutnya berkaitan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang masih cukup tinggi maka sejak tahun 2011 Kementerian Kesehatan melakukan pengembangan program dalam bentuk jaminan persalinan. Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Dengan demikian, kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan dapat mengurangi terjadinya Tiga Terlambat tersebut sehingga dapat mengakselerasi tujuan pencapaian MDGs 4 dan 5. Tujuan dari Jaminan Persalinan adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan, sedangkan sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) dan bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).
 

Site Map