Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
WISATA KESEHATAN DI ASEAN : MENGHITUNG POSISI INDONESIA PDF Print E-mail
Friday, 04 February 2011 17:25

Tahun 2010, negara anggota ASEAN memasuki babak baru kerjasama ekonomi regional berupa liberalisasi menyeluruh sistem perdagangan maupun sektor jasa tertentu. Dari dua belas sektor prioritas dalam visi mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA 2015), terdapat empat sektor jasa yang sejak tahun 1995 secara berangsur-angsur diliberalisasi dan ditargetkan mencapai liberalisasi penuh pada 2010 yaitu pariwisata, kesehatan, jasa penerbangan, dan e-ASEAN. Sedangkan logistik ditargetkan dapat diliberalisasi secara menyeluruh pada 2013. Namun, visi MEA tersebut bukannya tanpa kritik, karena dominasi fokal poin ASEAN pada tataran politik daripada kerjasama ekonomi.  
Berbeda dengan proses perundingan liberalisasi perdagangan dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang mekanismenya menekankan pada penyederhanaan sistem perdagangan melalui penurunan tarif maupun non tarif, maka kerangka Asean Framework Agreement of Services (AFAS) bertujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa ASEAN melalui diversifikasi kapasitas produksi, peningkatan pasokan dan distribusi jasa antar penyedia jasa intra dan ekstra ASEAN serta menghilangkan hambatan perdagangan jasa antar anggota (Sekretairat ASEAN; 2008). Putaran perundingan liberalisasi sektor jasa dilakukan melalui pengurangan hambatan dalam konteks empat cara ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa (mode of supply) yaitu (i) penyediaan jasa kesehatan jarak jauh; (ii) wisata kesehatan;(iii) kehadiran jasa pelayanan asing di dalam negeri; (iv) ekspor tenaga medis. 

Pertama, penyediaan jasa kesehatan jarak jauh merupakan jasa yang memanfaatkan peluang kemajuan teknologi informasi dalam rangka menghemat biaya operasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif di negara berkembang karena murahnya biaya produksi (upah, sewa, dsb). Filipina, memanfaatkan peluang ini dengan bertindak sebagai subkontraktor 25 perusahaan jasa Amerika yang mengirimkan medical transcription services ke Amerika Serikat. Keunggulan Filipina terletak pada tersedianya tenaga medis berbahasa Inggris. Walaupun nilai ekspornya baru mencapai US$10 juta, namun memberikan peluang yang besar karena impor jasa ini di Amerika Serikat mencapai US$ 13 juta per tahun (Arunnanondechai-Fink; 2007). Di luar Filipina, negara anggota ASEAN lainnya termasuk Indonesia, belum dapat memafaatkan peluang ini, oleh karena adanya undang-undang perlindungan kerahasiaan data pasien merupakan hambatan  pada moda ini di samping kemampuan berbahasa Inggris.

Kedua, wisata kesehatan yang diberikan oleh penyedia jasa di luar negeri kepada konsumen di negara lain setelah konsumen tersebut berpindah secara fisik ke negara penyedia jasa. Tiga negara ASEAN sangat menonjol selama beberapa tahun terakhir ini seperti Mouth Ellizabeth Central Hospital (Singapura),keti pulau Penang (Malaysia), dan Bangkok (Thailand). Setiap tahunnya, 60% turis yang berwisata kesehatan di Thailand berasal dari Indonesia, sedangkan di Singapura jumlah tersebut mencapai 45% dari total turis kesehatan. Di samping memanfaatkan peluang wisatawan dari kalangan menengah ke atas asal Indonesia, penduduk Indonesia di wilayah Sumatra memanfaatkan peluang ini karena mudahnya akses tanpa prosedur administratif visa seperti yang dimanfaatkan oleh penduduk provinsi Kepri berwisata kesehatan di Singapura, Penang, maupun Johor Bahru. Bila turis tersebut telah kembali ke negara asal khususnya Indonesia, RS di Bangkok, di Singapura, Penang, Johor Bahru tetap melakukan kontrol jarak jauh walaupun si pasien telah dinyatakan sembuh seperti yang dialami masyarakat Indonesia di Tanjung Pinang dan Batam. Sebuah pola pembelajaran yang mengikuti layanan kesehatan di negara-negara sosial demokrat seperti Prancis dan Jerman. Filipina dan Vietnam walaupun mempunyai keterbatasan peralatan, tidak mau ketinggalan dalam penyediaan jasa ini dengan membuka akses pelayanan kesehatan pada perawatan spesialis mata dan bedah plastik. Sedangkan Vietnam membuka akses pada pasien asal Kamboja. Agaknya kedua negara ini memanfaatkan peluang bahasa dan jasa pelayanan pada negara tetangga. Lalu bagaimana dengan negara kita? Indonesia, harus memberikan pelayanan prima lebih dahulu bagi rakyatnya sendiri utamanya akses dan perilaku pelayanan tenaga medis yang menjadi keluhan di mana-mana di samping menangani serbuan agen-agen perusahaan farmasi yang mencoba bekerjasama dengan tenaga medis atas nama pelayanan jasa kesehatan.

Ketiga, commercial presence merupakan jasa yang disediakan dengan kehadiran penyedia jasa asing di Indonesia. Contoh jelas adalah « Parkway Group Healthcare » salah satu pemodal terbesar asal Singapura bekerjasama dengan beberapa Rumah Sakit di Indonesia, Malaysia, India, Sri Langka maupun Inggris khususnya wilayah perkotaan untuk memenuhi permintaan kelas menengah ke atas yang enggan melakukan wisata kesehatan.

Keempat, ekspor tenaga medis merupakan penyediaan jasa langsung berupa tenaga medis asing yang memiliki keahlian tertentu, misalnya saat ini sudah ada para dokter dari India dan China berpraktek di Indonesia, setelah 2010, para dokter dari negara tersebut akan membanjiri Indonesia. Namun, fenomena ini saling mengisi, karena Singapura juga kekurangan dokter yang diisi oleh dokter dari Malaysia dan Philipina. Sedangkan Malaysia yang juga kekurangan dokter karena mereka bekerja di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab diisi oleh dokter asal India dan Indonesia. Di Indonesia, 47% para dokter terkonsentrasi di Jawa karena daya tarik Jawa dan daya tolak tempat mengabdi.
Setiap tahun pendapatan dari health tourism tersebut mencapai US$482 juta di ASEAN dengan pembagian US$420 juta bagi Singapura dan US$40 juta bagi Thailand, sisanya Malaysia. Negara Gajah Putih saat ini telah menjalankan « universal care scheme » yaitu asuransi kesehatan yang menjamin 80,4% penduduknya dan telah berjalan sangat baik sejak diluncurlalukan 2001. Di ASEAN, sebagian besar biaya kesehatan berasal dari pengeluaran rumah tangga kecuali Thailand dan Malaysia yang masing-masing dari sektor pemerintah sebesar 67.5% dan 53.7% dari total biaya kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana dengan negara kita? Sekali lagi kita ketinggalan dalam penentuan skala prioritas layanan publik yang terkadang hanya menjadi fokal poin dan komoditas politik saat kampanye pilkada, dengan embel-embel penggratisan layanan kesehatan yang terkadang sangat melanggar ruang privasi tenaga medis sebagai anggota masyarakat.
-------------------
*) Mahasiswa program doktor pada pusat kajian ekonomi makro dan keuangan internasional (CEMAFI), Universitas Nice Sophia Antipolis, Prancis

Last Updated on Friday, 04 February 2011 17:33
 

Site Map