Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
Meminimalkan Disparitas Pembangunan Kesehatan di Kepulauan Riau membutuhkan komitmen dari komisi IX DPR RI PDF Print E-mail
Written by perencanaan   
Tuesday, 28 February 2017 00:00
Kunjungan Kerja Komisi rombongan IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 25 Februari 2017 sebanyak 18 orang Anggota Komisi IX DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI H. Syamsul Bachri S, MSc. Ikut bersama rombongan tersebut Dra. Hj. Siti Sarwindah, M.Sc. Anggota asal Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum kedatangan rombongan bertujuan untuk melihat langsung fakta dan mendengar lebih jelas lagi capaian dan kendala mitra kerja Komisi IX DPR- RI.
Alkes Laboratorium untuk pelayanan optimaldi Pulau Terpencil

* Alkes Laboratorium untuk pelayanan optimal di Pulau Terpencil

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, DPR RI merupakan Lembaga Perwakilan dan mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI melalui Kunjungan Kerja di masa Reses yang kemudian hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (3). Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 akan melakukan kunjungan kerja dan monitoring Instansi/Badan mitra kerja di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan di 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Papua dan Sumatera Selatan terkait realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.

Banyak point-poit penting yang diperoleh rombongan Komisi IX DPR- RI terhadap seluruh mitra kerja. Saat hearing Kunker yang berlansung di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Riau banyak informasi yang diperoleh dari tiap-tiap mitra kerja, khusus bidang kesehatan rombongan berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, ada pun hasil diskusi antar rombongan mitra kerja di bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, H.Tjetjep Yudiana, M.Kes yang hadir dalam kunjungan tersebut memaparka upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah disparitas pembangunan kesehatan antar wilayah adalah:

  1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dengan meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
  2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah terpencil atau DTPK dengan pemenuhan sarana kesehatan serta pemenuhan SDMK agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani secara optimal.
  3. Mengoptimalkan peran dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan swasta, kerjasama lintas sektor sehinga mampu bersinergi dengan pemerintah.
  4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dimulai dari diri sendiri melalui penyuluhan/sosialisasi dan gerakan/aksi seperti Germas dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) melalui Media Elektronik, Media Massa, Souvenir, Talkshow.
  5. Menambah jumlah pelayanan kepada masyarakat seperti ; Klinik VCT (Volumetry Conseling Testing) untuk HIV-AIDS di seluruh Kabupaten/Kota, Pojok DOTS (), Klinik Kolaborasi TB-HIV, RS Rujukan MDR TB, SKD-KLB Malaria atau DBD melalui EWARS.
  6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan untuk mau dan mampu untuk mandiri terhadap pemenuhan kebutuhan Pelayanan Pribadi seperti penyediaan jamban sehat melalui arisan jamban sehat di Kab. Bintan, observasi Suspek TB di PKM (Wilayah Kabupaten Lingga) dalam rangka mengatasi kesulitan transportasi pasien terhadap strategi Penemuan Penderita Baru BTA + melalui SPS,pembentukan bangunan mandiri VCT Kab. Kep. Anambas dan Lingga melalui Dana APBD masing-masing.
Selain menjalankan fungsi pengawasan Kunker juga merupakan momentum untuk melihat lebih dekat masalah aktual yang menjadi perhatian yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk menyerap berbagai aspirasi sebagai bahan pembahasan dengan Kementerian terkait selaku mitra kerja di level Pusat untuk proses penyusunan legislasi dan budgeting bidang kesehatan di provinsi Kepulauan Riau selanjutnya.
Last Updated on Saturday, 13 May 2017 09:04
 

Site Map