Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
Pertemuan Koordinasi Pembinaan Anak Berhadapan Hukum PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2014 00:00
Pertemuan Koordinasi Pembinaan Anak Berhadapan Hukum


Sejak lahirnya Direktorat Bina Kesehatan Anak tahun 2006, program kesehatan anak lebih diarahkan pada hak dan perlindungan anak melalui intervensi program sesuai tahapan tumbuh kembang anak, karena setiap tahapan memerlukan penanganan yang spesifik berdasarkan kebutuhannya. Menurut Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM selama kurun waktu tahun 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak, dengan rincian narapidana anak (2.282 anak) dan tahanan anak (2.019 anak), sudah dapat dipastikan secara umum didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, namun demikian ada hal yang menarik bahwa terdapat tahanan anak perempuan sebanyak 181 orang dan narapidana anak perempuan sebanyak 121 orang.

Pemerintah dan DPR serta semua fraksi di Komisi III DPR - RI sejak awal mendukung dibentuknya RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahkan Presiden pernah mengatakan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat ditangani dengan cara restorative justice.

Dengan disahkannya RUU Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kemenangan untuk semua dan anak-anak Indonesia, karena di dalamnya diatur sedemikian rupa bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dapat ditangani secara diversi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan restorative justice. Diversi ini berarti tidak dilakukan dengan cara pidana, melainkan dengan perdamaian melalui hubungan dengan korban dan keluarga dan pihak-pihak lain seperti penegak hukum dan pelaku. Sehingga dengan cara ini kasus yang dialami anak-anak tersebut tidak masuk ke dalam ranah pidana. Restorative justice sendiri dilakukan dengan pemulihan, artinya ada lembaga-lembaga yang akan dibangun atau mengoptimalkan lembaga-lembaga yang telah ada oleh Kementerian Sosial. Sedangkan peran KPPPA sendiri lebih kepada proses koordinasi, monitoring dan evaluasi antar sektor dalam pemulihan tersebut.

Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Lintas Sektor, Dinkes Kab/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksakan melalui sistem pemaparan, tanya jawab dan diskusi.0

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

• Persiapan pelaksanaan pertemuan

• Pelaksanaan pertemuan

• Pemaparan materi

• Diskusi interaktif

• Kesimpulan dan RTL

  1. Waktu pelaksanaan : kegiatan dillaksanakan selama 3 hari.
  2. Peserta

Peserta berasal dari Lintas Sektor, Puskesmas, RS, Dinkes Kab/Kota yang terdiri dari :

  • Pengelola / Penanggung Jawab Program Anak
  • Puskesmas Yang Membina LAPAS
  • RSUD Kota Tanjungpinang
  • Dinsos
  • Badan PP
  • RPSA

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2014. *** (NF)

Last Updated on Monday, 25 August 2014 14:33
 

Site Map