Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
Dinkes Kepri Rakor Sistem JSN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 24 March 2014 00:00


Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosisal Nasional (SJSN), menjadi satu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Dalam kesempatan ini dapat Kami informasikan bahwa Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan satu ini sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak masalah serta kendala yang dihadapi, seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah dari tingkat primer (Puskesmas berjumlah 68 ) sampai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit berjumlah 28) sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS, begitu pula Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah antara lain RS Swasta, klinik swasta, praktek dokter, BPS, Klinik TNI/POLRI, PMI dan Apotik total berjumlah 88. Dimana dana kapitasi sudah diluncurkan oleh BPJS atas pelayanan kesehatan yang sudah diberikan oleh fasilitas kesehatan baik tingkat primer maupun failitas kesehatan tingkat lanjutan se-Provinsi Kepulauan Riau berjumlah Rp. …………………

Dalam rangka implementasi Jaminan Kesehatan 2014 provinsi Kepulauan Riau berencana akan mengalihkan pembiayaan Jamkesda ke Badan Pegelolaan Jaminan Sosial (BPJS) dan saat ini yang sedang dalam proses integrasi baru 2 Kabupaten/Kota yaitu Jamkesda Kota Batam dan Jamkesda Kota Tanjungpinang dan nantinya akan menyusul Kabupaten/Kota lainnya. Namun ada berbagai masalah yang harus diselaraskan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan tersebut diantaranya:

  • Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) hanya menanggung biaya pengobatan dan perawatan saja sedangkan untuk biaya transportasi, akomodasi bagi pasien dan pendamping yang dirujuk keluar daerah tidak dijamin sehingga mengharuskan daerah untuk tetap menganggarkan dana Jamkesda untuk mengatasi hal tersebut.
  • belum adanya data by name by address peserta Jamkesda di beberapa Kabupaten/Kota,
  • Masih banyak fasilitas kesehatan yang belum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang nantinya akan berpengaruh pada pemanfaatan langsung dana pelayanan kesehatan tersebut oleh fasilitas kesehatan.
  • Masih banyak rujukan ke rumah sakit diluar kriteria 144 penyakit SKDI
  • Masih banyak rujukan dari puskesmas diakibatkan tidak tersedianya alat, BAHP, maupun reagen laboratorium
  • Pola Tarif INA CBGs yang dirasa masih sangat kurang memadai bagi Rumah Sakit
  • Masih kurangnya ketersediaan jumlah tempat tidur RS dibanding tingkat morbiditas/insiden kesakitan contohnya di Kota Batam.
  • Gelandangan, pengemis dan penghuni lapas yang sebelumnya menjadi jaminan Jamkesmas saat ini menjadi tanggungjawab daerah.

Dari Permasalahan di atas maka Provinsi Kepulauan Riau salah satunya akan tetap menganggarkan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang telah disepakati bersama dengan kabupaten/kota yaitu dengan cara menyalurkan dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan perbandingan 2 : 1, Jika Kabupaten/Kota menganggarkan 1 M maka Provinsi 2 M sehingga Jamkesda di Provinsi Kepulauan Riau telah menganggarkan pada tahun 2011 sebesar Rp 39.910.101.250, tahun 2012 sebesar Rp. 35.359.759.326, tahun 2013 Rp. 44.258.527.771 , tahun 2014 sebesar Rp 61.040.409.809 dan total keseluruhan dari tahun 2011 sampai 2014 sebesar Rp 180.568.798.156.  

Kita ketahui bahwa jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 sebanyak 1.988.792 jiwa dengan rincian yang mempunyai jaminan kesehatan sebagai berikut peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 333.633, TNI/Polri 7.416 Jiwa, Jamsostek 289.648 jiwa, ASKESOS 91.584 jiwa, TNI 8.881, POLRI 6.746, JPK Jamsostek 245.167, Jamkesda 170.510, Peserta Mandiri 19.640, Peserta BUMN dan BUMD 297.

Untuk menghadapi situasi demikian perlu adanya promosi, sosialisasi dan informasi yang intensif, terus menerus dan berkesinambungan dari berbagai pihak terkait sehingga dapat mendorong penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan agar mau bergabung menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai persiapan menuju Kepesertaan semesta (Universal Health Coverage) di tahun 2019.(ADR)
Last Updated on Thursday, 28 August 2014 17:40
 

Site Map