Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
Pelaporan Kegiatan Bersumber APBN melalui Aplikasi PP39 PDF Print E-mail
Monday, 08 July 2013 16:00

Dalam rangka meningkatkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan  untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber pada dana   APBN serta mengevaluasi indikator perencanaan kegiatan pembangunan maka pada tanggal 4 – 6 Juli 2013 bertempat di Kota Batam, telah dilaksanakan Pelatihan Pengelolaan Software PP 39 Tahun 2006 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013. Kegiatan ini diikuti oleh Peserta pertemuan yang berjumlah 34 orang, terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Daerah yang merupakan Pejabat/Pengelola Laporan.

Pertemuan yang dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan praktek tersebut menerima sajian materi antara lain Evaluasi Rencana Pembangunan Kesehatan sesuai dengan PP 39 Tahun 2006, Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Program Pembangunan Bidang Kesehatan Di Linggkungan Kemenkes RI, Pemaparan Teori Aplikasi PP 39 Tahun 2006, Pengenalan E-Monev BUK serta  Materi Diskusi Kelompok

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat transparansi dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi.

Dalam rangka mewujudan pemerintahan yang baik (good governance) serta dalamrangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah; baik provinsi maupun kabupaten/kota; untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerahnya, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 2006 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..

Berdasarkan PP No 39 Tahun 2006, tentang “Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan” yang kemudian disempurnakan dengan  Permendagri No. 54 Tahun 2010, Pemerintah daerah diminta untuk melaporkan hasil  monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan mereka secara bertahap,  Kabupaten/Kota melapor ke Provinsi, Provinsi melaporkan ke Departemen/Pusat.  Sehingga setiap instansi pemerintah didorong untuk dapat akuntabel dan meningkatkan  kinerjanta secara berkelanjutan.

Last Updated on Wednesday, 17 July 2013 14:39
 

Site Map