Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
Pertemuan SPM untuk mengevaluasi pencapaian Target MDGs 2015 bidang Kesehatan PDF Print E-mail
Friday, 21 June 2013 16:00

Untuk Meningkatnya kapasitas perencanaan dan terselenggaranya evaluasi pelaksanaaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tahun 2012 sehingga diperoleh dukungan nyata Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) dalam rangka pencapaian MDG’s 2015’ maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melalui Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi meyelenggarakan kegiatan Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bintan pada tanggal 18 – 20 Juni 2013 yang diikuti oleh pengelola data SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang berbasis urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap wagra secara minimal. SPM mencakup jenis pelayanan dasar, indikator dan batas waktu capaian.  SPM diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan telah mengatur penyelenggaraan SPM melalui 18 indikator yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 11 ayat 4) bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan “yang bersifat wajib” berpedoman pada standar pelayanan minimal. Yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan SPM mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan LPND menyusun dan menetapkan SPM sesuai dengan urusan wajib; Pemerintah Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengaturan SPM lebih lanjut diatur dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/ Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, bahwa kabupaten/kota dengan leading Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja target capaian tahun 2010 sampai dengan 2015. Lebih lanjut Kementerian Kesehatan telah mengembangkan SPM Online yang telah dilaksanakan oleh kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir ini. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib memberikan dukungan dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan.

Melalui pertemuan dimaksud, diharapkan diperoleh dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaraan SPM sehingga diperoleh target dan capaian program sesuai dengan yang telah ditetapkan dan  mempunyai daya ungkit terhadap capaian MDG’s tahun 2015.

Last Updated on Wednesday, 17 July 2013 13:15
 

Site Map