Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
:: Selamat Datang di Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ::
Dinas Kesehatan Menghadiri Rakerkesnas Regional Barat di Jakarta PDF Print E-mail
Thursday, 21 March 2013 16:00

Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Regional barat dilaksanakan di Jakarta pada tanggal  17 – 20 Maret 2013 dengan jumlah peserta 734 orang yang terdiri dari: Kepala BPKP, Wakil DPR, Plt. Kepala BKKBN, Kepala Badan POM, Seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemenkes, Kepala UPT Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota dan Direktur RS Prov/Kab/kota serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi wilayah Barat, Kepala Kantor BPKP daerah di 33 Provinsi, PT. Askes (Persero), dan stake holder kesehatan terkait (IDI, PPNI, IBI, PERSI dll).

Ikut serta pada Rakerkesnas tersebut adalah Dinas Kesehatan Kepulauan Riau yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Sekretariat dan Seluruh Kepala Bidang serta Panitia Provinsi. Selain itu, Rakerkesnas juga mengundang Seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Direktur RSUP/D/L se-Provinsi Kepulauan Riau.

Beberapa isu penting yang mengemuka pada Rakerkesnas tahun 2013 antara lain upaya akselerasi pencapaian target MDGs 2015, persiapan pelaksanaan BPJS Tahap I 2014, dan sinkronsasi pelaksananaan pembangunan kesehatan melalui Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Tentunya dalam upaya menjawab isu-isu tersebut dan juga dalam upaya pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh kerja keras sektor kesehatan semata, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan maka diperlukan forum komunikasi dan informasi antara slakeho/ders yang melibatkan peserta pusat dan daerah.

Berdasarkan arahan Ibu Menteri Kesehatan dan paparan Kepala BPKP, hasil Sidang Komisi, dan Sidang Pleno Komisi serta diskusi, maka peserta pertemuan sepakat sebagai berikut:

 1.  Langkah percepatan pencapaian MDG kesehatan (MDG 1, 4, 5, 6, dan 7):

  • Pemetaan   masalahan,  menentukan prioritas ,  intervensi dan  de-bottlenecking  yang  terkait pencapaian MDG kesehatan;
  • Penguatan manajemen melalui :  analisis,  pelaksanaan  kegiatan dan  pelaporan seperti  kohort ibu, partograf, PWS KIA, AMP, sweeping  sasaran Gizi dan KIA,  sistem informasi posyandu.
  • Penguatan  SDM Kesehatan melalui  supervisi fasilitatif  dan  pelatihan,  seperti pelatihan  APN-ANC terpadu,  BBLR,  MTBS , Poned dan Ponek, CTU termasuk konseling dan KB pasca persalinan; dan Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Sanitarian Puskesmas.
  • Penguatan peran masyarakat dengan :  Revitalisasi Posyandu berupa  3 P( Posyandu  yang pasti tempat, jadwal dan tenaga), Pelaksanaan Kelas Ibu, Penguatan P4K, Desa Siaga dan Implementasi buku KIA,  Pengaktifan Pokjanal Posyandu sesuai tupoksi, Pengaktifan gerakan Donor Darah Berjalan; Forum Gebrak Malaria, Gerdunas TB, pokja Sanitasi, Forum  STBM di desa; pembentukan Posmaldes, Badan  Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS); dan peningkatan desa  STBM didaerah.
  • Penguatan program: pemenuhan  sarana dan prasarana kesehatan termasuk  penyediaan peralatan pelayanan PONED-PONEK  termasuk UTD, pemenuhan peralatan KB serta Alokon dan TFC (Terapeutik Feeding Centre); pengobatan dan kelambunisasi di daerah endemis  tinggi malaria dan daerah daerah sasaran; Intensifikasi program  DOTS  dan  peningkatan  akses layanan MDR-TB; Perluasan cakupan test dan inisiasi ARV sedini mungkin; Program Pemutusan melalui transmisi seksual yaitu IMS dan penggunaan kondom yang konsisten; Peningkatan Pengetahuan Komprehensif Usia diatas 15 tahun; dan eksensifikasi  sarana   air minum Non Perpipaan yang berkualitas.
2. Langkah-langkah Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
  • Penguatan SDM  untuk memperkuat diagnosis dini PTM.
  • Pembentukan unit PTM di provinsi/kabupaten/kota.
  • Penguatan program PPTM: pemenuhan  sarana dan prasarana kesehatan, pembentukan Pokja PPTM, PTM dimasukkan sebagai indikator nasional.
  • Penguatan peran masyarakat melalui pembentukan Posbindu, klub kesehatan.
  • Mendorong penyediaan fasilitas publik untuk gaya hidup sehat.
3. Langkah-Langkah Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
  • Regionalisasi Sistem Rujukan melalui identifikasi RS yang mampu menjadi RS Rujukan Regional dan Daerah dengan tetap mempertahankan portabilitas peyanan.
  • Peningkatan integrasi Puskesmas PONED- RS PONEK melalui penetapan RS PONEK pengampu dan  Puskesmas PONED yang menjadi wilayah RS PONEK
  • Penguatan SDM melalui: peningkatan mutu SDM kesehatan, penguatan peran dan fungsi MTKP; penataan pola distribusi SDM Kesehatan terutama di DTPK dan DBK, mendorong Pemerintah Daerah untuk memobilisasi dan menempatkan tenaga kesehatan strategis antar kabupaten/ kota skala provinsi maupun dalam lingkup Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
  • Penguatan Program melalui: peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang diperkuat dengan Sistem Informasi SDMK; menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan melalui pengelolaan one gate policy di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota; pengadaan obat dan alat kesehatan satker pusat mapun SKPD wajib menggunakan e- catalogue; dan pengawasan mutu obat di fasilitas kesehatan dilakukan oleh Badan POM melalui sampling dan pengujian laboratorium; Orphan drugs (obat tertentu yang dibutuhkan dalam pelayanan medis namun jumlahnya sangat kecil ) menjadi tanggung jawab pemerintah.
4. Langkah-Langkah Peningkatan Upaya Promotif, Preventif,  Pemberdayaan Masyarakat Dan Komunikasi Publik dalam rangkan mendukung MDG dan target RPJMN 2010-2014 :
  • Pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pelatihan kader, pengembangan UKBM (Poskesdes, Posyandu) yang terintegrasi dengan desa dan kelurahan siaga aktif, pengembangan forum atau kelompok peduli kesehatan
  • Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan ormas dan dunia  swasta (CSR).
  • Advokasi kepada Pemda agar kesehatan masuk ke dalam program prioritas RPJMD dan sinkron dengan RPJMN, mengeluarkan Perda mendukung kesehatan (Perda KTR dan ASI eksklusif, peningkatan gaya hidup sehat, BTM berbahaya), serta peningkatan anggaran kesehatan 10% APBD, mengutamakan program promotif dan preventif kesehatan.
  • Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RS.
  • Pemanfaatan Iptek bidang Komunikasi untuk mempercepat respon terhadap informasi dan pengaduan
  • Pengangkatan petugas dalam Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di UPT Vertikal Kemenkes dan Koordinator Pelayanan Informasi Publik di seluruh Dinkes kab/kota.
  • Penyediaan akses informasi yang cukup kepada masyarakat dan media massa serta membangun jejaring dengan Lintas Sektor dan LSM terkait.
5. Langkah-Langkah mendukung Kesiapan SJSN , SKN dan RPJMN 2015-2019 serta persiapan WTP dan WBK-WBBM :
  • Percepat penyelesaian produk-produk hukum untuk pelaksanaan SKN (misalnya: RUU Tenaga kesehatan, RUU Pemerintahan Daerah, RPP SIK); advokasi dan sosialisasi Perpres SKN kepada seluruh stakeholder di Daerah; pembinaan intensif dan sesuai jenjang administratif.
  • Daerah perlu mempersiapkan RPJMD 2015-2019 mengacu pada RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan: 1) analisa situasi kecenderungan kesehatan, 2) analisa situasi dan kecenderungan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan kesehatan, 3) perumusan dan pengkajian skenario/altenatif penyelesaian masalah kesehatan, dan 4) penetapan stratregi program pembangunan kesehatan.
  • Penguatan SDM kesehatan melalui: memobilisasi kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota dalam pendayagunaan dan distribusi SDM kesehatan.
  • Peningkatan peran aktif Kadinkes di Provinsi/Kabupaten/Kota berperan dalam pengawasaan dan pembinaan fasyankes di wilayahnya serta melaksanakan NSPK dan SPM yang telah ditetapkan oleh Pusat.
  • Penguatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di Daerah, meliputi: 1) Pengelolaan informasi; 2) Pelaksanaan informasi; 3) Sumber Daya informasi; 4) Pengembangan informasi, dan 5) Penggunaan informasi.
  • Penyiapan Jaminan Kesehatan Nasional dengan pengembangan clinical pathway di rumah sakit agar dapat distandarisasi dalam pemberian satu tindakan dan masuk ke sistem paket tarif (Ina CBGs).
  • Perwujudan good governance dengan perencanaan yang tepat sampai dengan penyelenggaraan dan evaluasi kinerja, untuk itu sangat penting meningkatkan pemberdayaan peran Dinkes Provinsi dalam verifikator usulan perencanaan di Kabupaten/Kota wilayah kerjanya.
6. Peserta Rakerkesnas sepakat untuk menindaklanjuti hasil Rakerkesnas ini dalam bentuk penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi di kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh provinsi.

Rekomendasi Peserta Pertemuan Rakerkesnas Regional Barat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan akan diteruskan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk ditindaklanjuti.

Last Updated on Friday, 06 September 2013 17:53
 

Site Map